Jakarta (ANTARA) - Pemerintah pusat menyalurkan Rp12,34 triliun, termasuk tambahan transfer ke daerah (TKD), kepada pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk mempercepat pemulihan pascabencana, dengan realisasi tertinggi di Kabupaten Pidie, kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
"Bapak Presiden dari awal, itu sudah memberikan dukungan anggaran kepada daerah. Saya catat, setidaknya Rp12,34 triliun kepada daerah tiga provinsi ini," kata Tito yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Dana tersebut terdiri atas bantuan belanja tidak terduga (BTT) Rp268 miliar, tambahan TKD dari Kementerian Keuangan atas perintah Presiden Rp10,64 triliun, dan tambahan TKD lain Rp1,4 triliun. Tambahan TKD yang terakhir ditujukan untuk belanja pegawai, tetapi sebagian juga dipakai untuk penanganan bencana.
"Realisasinya ini bervariasi yang sudah diterima oleh daerah," ujar Tito.
Ia mencontohkan Kabupaten Pidie di Aceh yang sudah menggunakan 93 persen dari tambahan TKD-nya. Di Sumatera Utara, realisasi tertinggi tercatat di Kabupaten Asahan sebesar 60 persen, sedangkan di Sumatera Barat realisasi tertinggi 54 persen dan terendah 5 persen.
Selain bantuan pusat, pemerintah daerah juga saling membantu. Tito memediasi pemerintah provinsi dan kabupaten di Sumatera Utara yang memberi bantuan hampir Rp260 miliar kepada Aceh, sementara Sumatera Barat membantu Aceh sebesar Rp29 miliar.
Kementerian Keuangan juga telah menyalurkan Rp29,9 triliun dari Rp39,1 triliun yang diajukan. Dana itu dipakai untuk mempercepat pembangunan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 2026.
Penyaluran itu bagian dari Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi 2026-2028 senilai Rp100,67 triliun, yang memuat 11.520 kegiatan, mulai dari pembangunan jalan, jembatan, dan rumah hingga perbaikan sungai dan sawah.
Untuk tahun depan, Satgas memperkirakan kementerian/lembaga membutuhkan sekitar Rp42 triliun. Jumlah itu berasal dari kebutuhan baru sekitar Rp33 triliun, ditambah sekitar Rp9 triliun dana tahun ini yang belum terealisasi dan akan diluncurkan ke tahun depan. Menurut Tito, Presiden menyatakan akan menyiapkan anggaran tersebut.
Tito berharap kepastian anggaran keluar secepatnya agar kementerian/lembaga dapat menggelar lelang dini dan pekerjaan berjalan paling lambat Februari.
"Jangan terjadi stagnan karena masalah administrasi keuangan," katanya.