Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah, khususnya gubernur, mengawal kelancaran proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027.
Ia menekankan pentingnya dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima berbagai pihak.
Hal tersebut disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta pada Senin (16/11).
Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah memberikan pedoman nasional sebagai acuan bagi daerah dalam menetapkan upah minimum. Pemerintah provinsi (Pemprov) kemudian didorong menindaklanjuti pedoman tersebut dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah.
Secara khusus, Tito meminta kepala daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui pembicaraan tripartit, yakni pemerintah daerah (Pemda), serikat pekerja atau buruh, serta kalangan pengusaha. Melalui dialog, diharapkan dapat menghasilkan formula pengupahan yang mengakomodasi kepentingan pekerja, serta menjaga keberlangsungan dunia usaha.
"Sehingga kita harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win artinya menyenangkan semua pihak. Enggak semua akan senang, tapi majority," tutur Tito.
Tito menambahkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengawal proses tersebut melalui koordinasi dengan jajaran Pemda. Ia meminta jajarannya menyiapkan surat edaran sebagai pedoman lebih terperinci mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan daerah, termasuk monitoring dan pengawasannya.
"Sehingga kita harapkan dalam bulan Desember semuanya sudah selesai," katanya.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang hadir dalam forum menjelaskan bahwa batas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) ditargetkan selesai paling lambat 21 November 2026. Lima hari kemudian, akan dilakukan penetapan batas Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Sementara, batas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditetapkan paling lambat 25 November 2026. Lima hari setelahnya, dilakukan penetapan batas upah minimum sektoral kabupaten/kota.
"Insyaallah hari ini kami juga akan mengeluarkan surat edaran, rincian lebih detail, beserta lampiran data-data yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan upah minimum, data-data dari statistik dari BPS (Badan Pusat Statistik)," kata Yessierli.