
SKOR.id – Sepak bola Indonesia berpotensi menjadi arena baru bagi kepentingan politik praktis. Di tengah meningkatnya tensi politik nasional, sejumlah klub profesional mulai dikaitkan dengan tokoh maupun kelompok politik tertentu.
Fenomena tersebut terlihat dari kemunculan sejumlah klub yang memiliki keterkaitan dengan figur politik. Di antaranya Garudayaksa yang berkompetisi di Super League 2026-2027, serta De Red FC dan Banteng Jatim FC yang berkiprah di kompetisi kasta kedua dan ketiga Liga Indonesia.
Besarnya basis suporter dan daya tarik sepak bola membuat olahraga ini memiliki nilai strategis di luar urusan pertandingan. Tidak hanya menjadi hiburan masyarakat, sepak bola juga dinilai bisa dimanfaatkan sebagai sarana membangun pengaruh dan memperluas jaringan sosial.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Airlangga (Unair), Suko Widodo, menilai sepak bola memang memiliki nilai politik yang tinggi. Besarnya jumlah massa yang terlibat menjadikan olahraga ini sebagai ruang potensial untuk mobilisasi sosial sekaligus membangun jaringan.
“Sepak bola pasti memiliki nilai politik karena memiliki basis massa yang besar. Olahraga ini mempertemukan massa dalam jumlah besar dan relatif terorganisasi melalui klub, komunitas, suporter, dan jaringan lokal,” ujar Suko Widodo.
Ia menjelaskan, fanatisme suporter menjadi salah satu faktor yang membuat sepak bola menarik bagi kalangan politisi. Loyalitas terhadap klub tidak jarang berkembang menjadi bagian dari identitas seseorang sehingga menciptakan ikatan sosial yang kuat.
Situasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun kedekatan informal (proximity) dengan masyarakat. Kehadiran tokoh politik dalam aktivitas klub juga berpotensi meningkatkan visibilitas mereka di hadapan publik.
Klub Besar Punya Kemandirian
Meski memiliki daya tarik politik yang besar, Suko menilai tidak semua klub sepak bola bisa dengan mudah dijadikan alat untuk kepentingan tertentu.
Klub-klub besar yang memiliki sejarah panjang, basis suporter militan, serta kondisi finansial mandiri dinilai lebih mampu menjaga independensinya. Mereka tidak memiliki alasan kuat untuk bergantung pada dukungan partai politik.
“Cuma klub besar, seperti Persebaya, Persib, dan lainnya, menurut saya takkan mau terlibat dalam politik. Mereka sudah mandiri, jadi tak memerlukan dukungan parpol dan tak mau mendukung politik tertentu. Klub yang sudah mandiri, terutama secara finansial, pasti tidak mau,” tegasnya.
Suko juga mengingatkan bahwa besarnya jumlah suporter tidak bisa langsung dianggap sebagai modal untuk meraih suara dalam pemilihan umum.
Sebab, kecintaan seseorang terhadap klub sepak bola belum tentu sejalan dengan pilihan politiknya. Seorang suporter bisa memiliki loyalitas tinggi terhadap tim kebanggaannya, tetapi menentukan pilihan politik berdasarkan pertimbangan pribadi yang berbeda.
“Suporter bisa sangat loyal kepada klub, tetapi memiliki pilihan politik yang berbeda. Jadi, nilai politik sepak bola lebih tepat dipahami sebagai potensi mobilisasi dan kedekatan sosial, bukan jaminan elektoral,” jelasnya.
Di sisi lain, keterlibatan politisi dalam pengelolaan klub juga menyimpan risiko bagi perkembangan industri sepak bola nasional.
Suko mengingatkan, intervensi politik yang terlalu kentara justru bisa menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Apalagi, suporter saat ini semakin kritis dalam melihat arah pengelolaan klub kesayangannya.
Jika klub hanya dimanfaatkan sebagai proyek jangka pendek atau sarana membangun citra politik, bukan tidak mungkin kepercayaan publik justru menurun.
Kondisi tersebut dapat berdampak terhadap reputasi tokoh politik yang terlibat maupun manajemen klub. Alih-alih mendapatkan simpati, keterlibatan mereka justru berpotensi memicu kekecewaan dari basis pendukung klub.
“Suporter pastilah ada yang secara alamiah terganggu jika klubnya dijadikan alat politik,” tutup Suko.