Politik

Mengukur ulang keberhasilan transisi energi

Mengukur ulang keberhasilan transisi energi
Diperlukan rekalibrasi sistemik terhadap metrik keberhasilan yang selama ini digunakan oleh para pengambil kebijakan publik agar senantiasa berpihak pada ketahanan ekonomi domestik jangka panjang.

Jakarta (ANTARA) - Narasi transisi energi di Indonesia acap kali terjebak pada glorifikasi proyek fisik dan angka kapasitas terpasang semata.

Kebijakan publik sering mengukur kesuksesan dari bertambahnya kendaraan listrik di jalan raya, berdirinya pembangkit energi baru terbarukan skala masif, atau peningkatan persentase bahan bakar nabati.

Padahal, mendefinisikan keberhasilan secara sempit melalui deretan megaproyek justru berisiko mengabaikan dimensi ketahanan ekonomi dan keberlanjutan fiskal.

Ketergantungan pada indikator tunggal seperti penurunan emisi karbon acap kali gagal memotret realitas tekanan yang menyertai pergeseran sistem energi.

Kerentanan sistemik ini terlihat sangat jelas ketika kita membedah postur anggaran negara.

Disitat dari dokumen APBN Kita yang dirilis Kementerian Keuangan, realisasi subsidi dan kompensasi energi terus menjadi beban fluktuatif akibat ketergantungan pada harga minyak mentah Indonesia serta fluktuasi nilai tukar rupiah.

Memaksakan adopsi teknologi hijau tanpa menghitung keekonomian yang presisi hanya akan memindahkan beban fiskal dari satu pos subsidi ke pos subsidi lainnya.

Transisi tidak boleh sekadar menjadi instrumen substitusi teknologi belaka, melainkan harus bertransformasi menjadi strategi terintegrasi untuk mengamankan ruang fiskal negara.

Oleh karena itu, tata kelola energi membutuhkan pendekatan teknokratik yang terukur melalui berbagai indikator multidimensi.

Mengurangi ketergantungan pada fosil impor adalah sebuah keharusan mutlak, namun efisiensi ekonomi yang dihasilkan wajib divalidasi secara matematis.