Oleh : Dece Kurniadi
Pemerhati Hukum Ekonomi Syariah
JAKARTA -- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 membawa banyak pembenahan dalam tata kelola perhajian. Di tengah perubahan itu, ada satu soal teknis yang jarang dibicarakan publik, padahal menyentuh langsung kepastian hukum dan kesesuaian syariah dana umat: atas nama siapa rekening yang pertama kali menerima uang jemaah.
Pasal 49 UU 14/2025 menentukan bahwa setoran jemaah, baik setoran awal, angsuran, maupun pelunasan Bipih, disetorkan ke rekening atas nama Menteri di Bank Penerima Setoran Bipih (BPS Bipih), lalu dipindahkan pada hari yang sama ke rekening BPKH. Ketentuan ini sudah dijalankan melalui Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2025 tentang BPIH 1447 H.
Di sisi lain, Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, yang belum diubah, masih menyebut setoran dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari jemaah. Peraturan BPKH Nomor 1 Tahun 2026 tentang Bank Penerima Setoran BPIH, yang ditetapkan Februari 2026, setia pada konstruksi tersebut.
Soal ini sering muncul dalam diskusi penyempurnaan regulasi bersama berbagai kalangan. Hal ini wajar di masa transisi kelembagaan. DPR sendiri menyebut sinkronisasi UU 34/2014 dengan UU 14/2025 sebagai salah satu alasan revisi. Kini, ketika RUU Pengelolaan Keuangan Haji tengah dibahas DPR bersama Pemerintah, momentumnya tepat untuk memastikan satu hal: hubungan hukum di balik perpindahan dana itu terang.
Dua Undang-Undang, Dua Logika yang Sama-Sama Masuk Akal
Orang mudah tergoda langsung memakai asas lex superior derogat legi inferiori: undang-undang mengesampingkan peraturan badan. Hemat saya, cara pandang itu terlalu menyederhanakan. Peraturan BPKH tidak berdiri sendiri. Ia berpijak pada UU 34/2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 yang masih berlaku. Yang sesungguhnya bertemu adalah dua undang-undang yang sederajat.
UU 14/2025 lebih baru dan mengatur rekening setoran secara spesifik, sedangkan UU 34/2014 adalah undang-undang khusus pengelolaan keuangan haji. Karena keduanya sama-sama dapat mengklaim kekhususan, jalan keluarnya adalah harmonisasi norma. Keduanya pun lahir dari pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pertama, logika integrasi layanan. UU 14/2025 menghendaki penyelenggaraan haji berada dalam satu kendali. Peristiwa hukum yang terjadi saat seseorang mendaftar adalah perolehan nomor porsi, dan itu kewenangan Menteri. Setoran yang singgah di rekening
Menteri membuat pencatatan pendaftaran dan validasi porsi berjalan dalam satu sistem, sementara pengelolaan dana tetap di BPKH.
Kedua, logika pemisahan fungsi. Arsitektur keuangan haji dibangun di atas pemisahan penyelenggara operasional dari pengelola dana, disertai prinsip kehati-hatian. Tujuannya menjaga dana jemaah tetap terpisah dari anggaran negara sejak awal.
Keduanya melindungi jemaah. Namun masa tunggu haji reguler kita membentang belasan hingga puluhan tahun. Layanan penyelenggaraan baru dinikmati menjelang keberangkatan, sementara yang berjalan setiap hari adalah pengelolaan dana: penempatan, investasi, dan pembagian nilai manfaat.