Ekonomi

Menkeu Keluhkan Zakat Kurang Rp 514 Triliun, MUI Usul Pakai Dana Zakat

Menkeu Keluhkan Zakat Kurang Rp 514 Triliun, MUI Usul Pakai Dana Zakat

JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong pemerintah menjadikan zakat yang dibayarkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai pengurang atau bagian dari pembayaran pajak. Usulan ini dinilai dapat menjadi alternatif untuk membantu pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus mengoptimalkan potensi zakat umat Islam.

Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, mengatakan pemerintah perlu mencari alternatif sumber pembiayaan selain pajak untuk memenuhi kebutuhan APBN. Menurut dia, pemerintah juga perlu lebih selektif dalam menentukan sasaran penerimaan pajak dengan memprioritaskan usaha berskala besar, bukan justru membebani pengusaha kecil.

"Ya, mencari alternatif selain pajak untuk menutupi APBN. Pertama, memaksimalkan wajib pajak kepada usaha berskala besar. Kedua, menjadikan zakat sebagai catatan bayar pajak," ujar Kiai Cholil saat dihubungi Republika, Rabu (18/11/2026).

Dia menjelaskan, zakat yang dikeluarkan umat Islam melalui Baznas dan LAZ dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak. Dengan demikian, masyarakat yang telah menunaikan zakat melalui lembaga resmi dapat memperoleh pengakuan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Namun, Kiai Cholil menegaskan, mekanisme tersebut tidak boleh mengubah ketentuan syariah mengenai pengelolaan dan pendistribusian zakat. Dana zakat tetap harus disalurkan kepada delapan golongan penerima zakat (mustahik) sebagaimana diatur dalam Islam.

"Yaitu pajak yang dikeluarkan oleh umat melalui Baznas dan LAZ langsung dianggap sebagai pembayaran pajak. Namun demikian, tetap harus patuh pada ketentuan zakat untuk pendistribusian zakat, salah satu dari delapan macam mustahik," ujarnya.

Kiai Cholil menyebut gagasan tersebut juga sesuai dengan keputusan Kongres Umat Islam Indonesia 2026. Karena itu, dia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan usulan tersebut sebagai salah satu alternatif kebijakan fiskal yang mengakomodasi potensi zakat.

Sebelumnya, melalui akun Instagram pribadinya @cholilnafis, Kiai Cholil mengkritik kebijakan penggenjotan penerimaan pajak di tengah tekanan ekonomi masyarakat. Dia mengingatkan pemikiran ekonom Muslim klasik Ibnu Khaldun mengenai hubungan antara besaran tarif pajak dan penerimaan negara.

"Pajak yang ringan menghasilkan pendapatan yang besar, dan pajak yang berat menghasilkan pendapatan yang kecil," ujar Cholil mengutip Ibnu Khaldun.

Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah itu menilai tarif pajak yang terlalu tinggi dapat mengurangi motivasi pelaku usaha untuk berproduksi karena keuntungan mereka semakin tergerus. Bahkan, kebijakan tersebut berpotensi melemahkan sektor usaha formal dan mendorong masyarakat beralih ke sektor informal yang tidak terjangkau sistem perpajakan.