Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mengumumkan 18 nama penerima gelar Pahlawan Nasional 2026. Salah satu nama yang masuk dalam daftar tersebut adalah Franciscus Xaverius Seda atau lebih dikenal sebagai Frans Seda, tokoh asal Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang pernah berperan penting dalam memulihkan perekonomian Indonesia dari krisis pada 1966.
Mengutip paparan Kementerian Keuangan berjudul "Organisasi Kementerian Keuangan dari Masa ke Masa", Frans Seda mulai memimpin Departemen Keuangan pada 25 Juli 1966 melalui Kabinet Ampera. Waktu itu, Indonesia tengah menghadapi kondisi ekonomi yang sangat berat. Inflasi meroket hingga 650% dalam setahun, penerimaan negara merosot, sementara pengeluaran pemerintah jauh melampaui kemampuan keuangan negara.
Kondisi tersebut membuat pemerintah harus segera mengubah arah kebijakan ekonomi. Selama bertahun-tahun, defisit anggaran ditutup dengan pencetakan uang yang justru memperparah kenaikan harga barang.
Frans Seda kemudian mendorong perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan negara. Salah satu langkah utamanya adalah menerapkan sistem anggaran berimbang (balanced budget).
Melalui kebijakan ini, pengeluaran pemerintah harus disesuaikan dengan kemampuan penerimaan negara. Pemerintah tidak lagi bisa secara bebas membelanjakan uang tanpa memperhitungkan sumber pendapatannya.
Perubahan tersebut mulai terlihat dalam penyusunan anggaran 1967. Untuk pertama kalinya, pengeluaran pemerintah ditata berdasarkan proyeksi penerimaan negara dan dibagi menjadi dua kelompok utama, yakni pengeluaran rutin serta pengeluaran pembangunan.
Pengeluaran rutin digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional pemerintahan, sedangkan pengeluaran pembangunan diarahkan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional.
Kebijakan anggaran berimbang juga menjadi bagian dari upaya menghentikan pembiayaan defisit melalui pencetakan uang. Dengan begitu, pemerintah berusaha mengendalikan pertumbuhan uang beredar yang selama ini ikut mendorong hiperinflasi.
Selain membenahi anggaran, Frans Seda juga melakukan penertiban sektor perbankan. Penyaluran kredit diarahkan agar lebih mendukung kegiatan ekonomi produktif, terutama untuk menghidupkan kembali aktivitas produksi dan distribusi barang.
Pemerintah juga mulai meninggalkan pola ekonomi yang terlalu dikendalikan negara dan memberikan ruang lebih besar bagi mekanisme pasar. Harga-harga yang sebelumnya dikendalikan pemerintah secara ketat secara bertahap disesuaikan dengan kondisi ekonomi.
Langkah berikutnya adalah memulihkan hubungan ekonomi Indonesia dengan dunia internasional. Pada masa itu, Indonesia menghadapi persoalan tunggakan utang luar negeri dan kesulitan memperoleh bantuan maupun modal asing.
Frans Seda ikut mendorong pembukaan kembali hubungan dengan negara-negara Barat serta lembaga keuangan internasional. Upaya ini menjadi bagian dari program pemulihan kepercayaan internasional terhadap Indonesia.
Salah satu hasil penting dari upaya tersebut adalah terbentuknya Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) pada 1967. Kelompok negara dan lembaga donor ini menjadi wadah koordinasi bantuan ekonomi bagi Indonesia.
Rangkaian kebijakan stabilisasi tersebut mulai memperlihatkan hasil. Berdasarkan data yang dicatat dalam Nota Keuangan dan APBN pemerintah, laju kenaikan indeks biaya hidup di Jakarta yang mencapai 650% pada 1966 turun menjadi 112% pada 1967. Angka tersebut kembali menyusut menjadi 85% pada 1968 dan 9,9% pada 1969.
Perbaikan itu tidak terlepas dari kombinasi kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, serta dukungan bantuan internasional. Namun, pembenahan anggaran yang dilakukan sejak masa Frans Seda menjadi salah satu fondasi penting dalam proses pemulihan ekonomi tersebut.
Frans Seda menjabat Menteri Keuangan hingga 6 Juni 1968. Meski masa jabatannya relatif singkat, perubahan arah pengelolaan anggaran negara pada periode tersebut menjadi bagian penting dalam sejarah kebijakan ekonomi Indonesia.
Kini, namanya tidak hanya tercatat sebagai salah satu mantan Menteri Keuangan, tetapi juga sebagai tokoh yang berperan dalam meletakkan dasar disiplin fiskal Indonesia ketika negara menghadapi krisis ekonomi pada masa awal Orde Baru.
(mfa)