Pemerintah memperkuat pengawasan penggunaan dana operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah yang diterapkan adalah mewajibkan setiap SPPG melaporkan penggunaan dana harian untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari transformasi MBG 2.0 yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). SPPG yang tidak menyampaikan laporan penggunaan dana harian akan dikenai penghentian pencairan dana.
"Kepala BGN telah melakukan transformasi MBG 2.0, salah satunya adalah dengan melakukan efisiensi anggaran MBG sebesar Rp44 triliun yang terdiri dari efisiensi anggaran BGN, efisiensi insentif yayasan, efisiensi dana operasional SPPG dan Virtual Account ganda," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11).
Hasil efisiensi anggaran tersebut akan dikembalikan ke kas negara. Pelaporan penggunaan dana harian menjadi salah satu upaya pemerintah memastikan dana operasional program digunakan secara transparan.
"SPPG harus melaporkan penggunaan dana harian. SPPG yang tidak melaporkan LPDH akan distop pencairan dananya. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi penggunaan dana operasional MBG," imbuh Zulkifli.
Sebagai informasi, pembenahan tata kelola MBG dibahas dalam pertemuan Zulkifli dengan Kepala BGN, Sudaryono, pada Rabu (18/11). Pertemuan tersebut membahas percepatan perbaikan program, mulai dari validasi penerima manfaat, peningkatan standar operasional SPPG, hingga penguatan pengawasan untuk mencegah kejadian yang membahayakan penerima manfaat.
Pemerintah juga memprioritaskan percepatan operasional SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kawasan aglomerasi. Hingga saat ini, BGN telah mengaktivasi 2.413 SPPG dalam tiga tahap.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 31 SPPG dinyatakan siap beroperasi, sedangkan sisanya masih membutuhkan pembenahan sarana dan prasarana. Pemerintah juga membahas rencana peresmian SPPG yang telah siap beroperasi pada minggu kedua Desember.
Di samping transparansi anggaran, pembenahan program diarahkan untuk memastikan bantuan makanan bergizi diterima kelompok sasaran yang tepat. BGN telah menerbitkan Surat Penetapan Sementara (SPS) 2 untuk 26.885 SPPG aktif yang melayani 58.374.945 penerima manfaat.
Selanjutnya, penerbitan SPS 3 akan menggunakan pemutakhiran data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag) sebagai acuan validasi penerima manfaat dari kalangan peserta didik.
Sementara itu, SPS 4 akan menetapkan penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) berdasarkan data by name by address (BNBA) yang telah divalidasi.
Penataan anggaran juga mencakup penertiban praktik percaloan dan perantara yang tidak diperlukan dalam pelaksanaan program. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran MBG.
Di sisi lain, pemerintah memperkuat pengawasan keamanan pangan untuk menekan kejadian fatal hingga nol persen. Salah satu inovasi yang dikembangkan BGN adalah sistem penyajian prasmanan di sekolah dengan mengacu pada praktik program makan sekolah di negara lain.
Penerapan sistem tersebut akan dievaluasi dan ditindaklanjuti melalui penyempurnaan panduan operasional, dukungan sarana dan prasarana sekolah, serta integrasi edukasi gizi dalam kegiatan kokurikuler.
Pengawasan terhadap SPPG juga akan diperkuat melalui inspeksi dan penilaian kelayakan oleh satuan tugas MBG di daerah. BGN turut mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang terhubung dengan kamera pengawas (CCTV) di seluruh SPPG.
Melalui transformasi MBG 2.0, pemerintah berharap pembenahan tata kelola, efisiensi anggaran, dan penguatan pengawasan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.
(rir)