JAKARTA -- Pemerintah terus memperkuat penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hingga saat ini, sebanyak 241 orang dan 93 korporasi telah masuk dalam proses penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengatakan, penanganan kasus karhutla terus berjalan melalui koordinasi antarlembaga. Berdasarkan sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri, tercatat 241 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi.
"Kejaksaan Agung dan Polri telah melakukan penyidikan terhadap 241 orang dan 93 korporasi terkait kebakaran hutan dan lahan," ujar Dudung, Rabu (11/11/2026).
Selain proses penyidikan, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat kebakaran terjadi di area konsesi milik 57 badan usaha yang tersebar di delapan provinsi. Total luas area terbakar di wilayah konsesi tersebut mencapai 33.514,01 hektare.
"Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup juga mencatat ada karhutla di lahan konsesi 57 badan usaha di delapan provinsi, dengan luas area terbakar dalam wilayah konsesi mencapai 33.514,01 hektare," tuturnya.
Dudung menjelaskan, Kementerian Kehutanan juga telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 subjek hukum. Sanksi tersebut terdiri atas lima pencabutan izin, 19 pembekuan izin, serta delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan.
Selain itu, terdapat 120 subjek hukum yang masih dalam proses penanganan tindak pidana. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Lingkungan Hidup juga telah melakukan inspeksi lapangan terhadap 57 entitas.
Menurut Dudung, rangkaian penanganan tersebut menunjukkan pemerintah terus menjalankan penegakan hukum sekaligus memperkuat kepatuhan dan tanggung jawab pengelolaan lahan.
"Apabila terbukti terjadi pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum, termasuk pembekuan, pencabutan, maupun tidak memperpanjang izin," katanya.
Pada kesempatan berbeda, Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mengapresiasi langkah tegas pemerintah dalam menangani kasus karhutla. Ia menegaskan, pemanfaatan kawasan hutan harus dilakukan berdasarkan izin resmi dari Kementerian Kehutanan.
Menurut Riyono, pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan kawasan hutan harus ditindak sesuai tingkat kesalahannya. Sanksi tidak hanya berupa tindakan administratif, tetapi juga perlu disertai kewajiban rehabilitasi terhadap kawasan hutan yang mengalami kerusakan.
Ia menyebutkan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari denda administratif sektor kehutanan pada 2025 mencapai hampir Rp 1,5 triliun. Namun, ia mengingatkan agar penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada penerimaan negara.
“Kita minta bukan hanya PNBP, karena sanksi selama ini mereka enggak ada sanksi administrasi yang kemudian harus mengeluarkan biaya untuk rehabilitasi kawasan hutan yang sudah rusak, sekarang ada,” tegasnya.
Riyono juga mendorong penindakan tegas terhadap korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran secara sengaja maupun berulang. Menurut dia, perusahaan yang telah dikenai sanksi tidak seharusnya dapat kembali menjalankan aktivitas serupa hanya dengan mengganti nama perusahaan.
Dengan penegakan hukum yang konsisten, ia berharap pengelolaan kawasan hutan dapat berjalan lebih bertanggung jawab dan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.