Politik

Menko Yusril bertemu Menhan bahas percepatan RUU Pertahanan Negara

Menko Yusril bertemu Menhan bahas percepatan RUU Pertahanan Negara
Secara teknis, pembahasan di DPR nantinya akan melibatkan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusri Ihza Mahendra memenuhi undangan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, membahas percepatan Revisi Undang-undang (RUU) Pertahanan Negara.

Yusril dalam keteranganya di Jakarta, Sabtu, mengatakan, revisi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara tengah digarap bersama oleh Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR RI, diharapkan dapat diajukan sebagai RUU pada awal 2027.

"Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU
tersebut, mengingat UU Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati," katanya.

Menurutnya, perubahan UU Pertahanan Negara diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan lingkungan strategis yang telah banyak berubah selama hampir 25 tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan.



Menurut Yusril, UU ini sudah seperempat abad dan karena itu perlu banyak penyesuaian dengan perkembangan baru di bidang pertahanan dan keamanan.

"Dengan terjadinya perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, cyber war dan AI, UU Pertahanan juga perlu diubah," jelasnya.

Ia menambahkan, kebutuhan perubahan tersebut juga sejalan dengan perkembangan regulasi di bidang pertahanan. Undang-undang tentang TNI yang dibentuk pada tahun yang sama telah mengalami perubahan, sehingga UU Pertahanan Negara juga perlu disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan terkini.

Yusril mengaku senang dapat proses penyiapan RUU tersebut. Karena secara teknis, pembahasan di DPR nantinya akan melibatkan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.



Dalam pertemuan yang berlangsung Jumat (20/11), selain membahas agenda legislasi, pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi bagi kedua tokoh yang telah saling mengenal sejak 1990-an.

Yusril mengenang, saat dirinya menjabat sebagai Asisten Menteri Sekretaris Negara, Sjafrie Sjamsoeddin menjabat sebagai Pangdam Jaya.

Keduanya juga sama-sama terlibat dalam penanganan kerusuhan Mei 1998 dan situasi pada minggu-minggu terakhir pemerintahan Presiden Soeharto.

Yusril juga menyampaikan dalam pertemuan itu, keduanya tidak ada membahas isu politik dan hukum saat ini, seperti membahas calon wakil presiden, seperti yang ditanyakan wartawan.

"Haha, enggaklah (bahas). Saya juga enggak nanya. Pak Menhan juga enggak ngomong apa-apa. Pak Menhan itu tokoh yang sangat disiplin. Beliau tidak akan bicara hal-hal yang di luar ruang lingkup tugas dan kewenangannya,” kata Yusril.

Begitu pula ketika ditanya apakah dalam pertemuan itu disinggung masalah penyadapan dan makar, Yusril mengatakan tidak. Menhan paham masalah penyadapan dan makar adalah kewenangan kepolisian dalam menegakkan hukum.

Menko Kumham Imipas terlibat menangani kasus itu karena menyangkut penerapan dan penafsiran hukum terkait penyadapan dan tindak pidana makar sesuai KUHP dan UU ITE.