Politik

Menko Yusril dan Menhan Sjafrie Bahas Percepatan Revisi UU Pertahanan Negara

Menko Yusril dan Menhan Sjafrie Bahas Percepatan Revisi UU Pertahanan Negara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memenuhi undangan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin untuk membahas percepatan Revisi Undang-Undang Pertahanan Negara. Pertemuan ini membahas target pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut pada awal tahun 2027.

Yusril dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menjelaskan bahwa revisi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara saat ini tengah digarap bersama oleh Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR RI. Ia mengungkapkan bahwa Menhan Sjafrie berharap proses penyiapan dan pembahasan RUU ini dapat dipercepat.

"Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut, mengingat UU Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati," kata Yusril.

Penyesuaian dengan Perkembangan Zaman

Menurut Yusril, perubahan UU Pertahanan Negara sangat diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan lingkungan strategis yang telah banyak berubah selama hampir 25 tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan. "UU ini sudah seperempat abad dan karena itu perlu banyak penyesuaian dengan perkembangan baru di bidang pertahanan dan keamanan," ujarnya.

Ia menekankan bahwa perubahan geopolitik global, perkembangan teknologi militer, cyber war, dan kecerdasan buatan (AI) menjadi faktor pendorong utama revisi ini. "Dengan terjadinya perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, cyber war dan AI, UU Pertahanan juga perlu diubah," jelasnya.

Kebutuhan perubahan ini juga sejalan dengan dinamika regulasi di bidang pertahanan. Yusril mencontohkan bahwa Undang-undang tentang TNI yang dibentuk pada tahun yang sama telah lebih dulu mengalami perubahan, sehingga UU Pertahanan Negara harus disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan terkini.

Yusril mengaku senang dapat terlibat dalam proses penyiapan RUU tersebut. Secara teknis, pembahasan di DPR nantinya akan melibatkan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Silaturahmi Dua Tokoh Lama

Pertemuan yang berlangsung pada Jumat (20/11) itu juga menjadi ajang silaturahmi bagi kedua tokoh yang telah saling mengenal sejak era 1990-an. Yusril mengenang masa ketika dirinya menjabat sebagai Asisten Menteri Sekretaris Negara, sementara Sjafrie Sjamsoeddin saat itu menjabat sebagai Pangdam Jaya.

Keduanya memiliki pengalaman bersama dalam penanganan kerusuhan Mei 1998 dan situasi pada minggu-minggu terakhir pemerintahan Presiden Soeharto.

Yusril menegaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, tidak ada pembahasan mengenai isu politik dan hukum terkini, seperti spekulasi calon wakil presiden. "Haha, enggaklah (bahas). Saya juga enggak nanya. Pak Menhan juga enggak ngomong apa-apa. Pak Menhan itu tokoh yang sangat disiplin. Beliau tidak akan bicara hal-hal yang di luar ruang lingkup tugas dan kewenangannya,” tegas Yusril.

Ketika ditanya apakah isu penyadapan dan makar turut dibahas, Yusril pun membantahnya. Ia menjelaskan bahwa Menhan memahami betul bahwa masalah penyadapan dan makar merupakan kewenangan kepolisian dalam menegakkan hukum. Adapun keterlibatan Kemenko Kumham Imipas dalam isu tersebut semata-mata menyangkut penerapan dan penafsiran hukum terkait penyadapan dan tindak pidana makar sesuai KUHP dan UU ITE.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara