Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan menegaskan pemerintah tidak menerapkan kebijakan moratorium atau penghentian pemberian izin baru bagi usaha di Indonesia.
Penegasan tersebut disampaikan Zulhas dalam acara Puncak Hari Ritel Nasional (HRN) 2026 yang digelar Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) di Bandung, Rabu (11/11/2026). "Saya tegaskan lagi, tidak ada moratorium izin baru untuk ritel di mana pun berada," tegas Zulhas.
Dia memastikan pemerintah tetap mendukung pertumbuhan industri ritel di seluruh Indonesia. Karena itu, para pelaku usaha diminta tidak perlu khawatir terhadap isu moratorium yang belakangan menjadi perhatian industri.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Aprindo, Solihin mengatakan, industri ritel Indonesia memiliki keinginan kuat untuk terus tumbuh, berinvestasi, memperluas jaringan usaha, serta menciptakan lapangan kerja.
Karena itu, kepastian regulasi dan iklim usaha yang kondusif menjadi kebutuhan penting bagi keberlanjutan industri. "Kami tidak meminta keistimewaan. Kami berharap kepastian, kesetaraan, dan iklim usaha yang sehat agar seluruh pelaku usaha dapat berkembang," ujar Solihin.
Permintaan Pengusaha
Dia berharap harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, kemudahan perizinan, serta konsistensi kebijakan terus diperkuat.
Aprindo juga mendorong agar asosiasi dan pelaku usaha dilibatkan dalam pembahasan kebijakan yang berdampak langsung terhadap industri ritel.
Karena itu, pertumbuhan industri ritel turut menggerakkan investasi, membuka lapangan kerja, memperluas distribusi produk, dan mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah.