Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mendorong penguatan perlindungan industri pers nasional melalui kebijakan dan kolaborasi antarmedia guna menjaga keberlanjutan jurnalisme berkualitas di tengah dominasi platform digital.
Meutya mengatakan pemerintah berupaya mempertahankan implementasi Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Publisher Rights sebagai salah satu instrumen perlindungan ekosistem pers.
"Jadi ini kita coba pertahankan, di tengah tentu permintaan-permintaan dari negara-negara yang juga dekat dengan kita bahwa aturan ini belum ada, kok sampai hari ini, aturan ini masih kita tegakkan," kata Meutya dalam peluncuran media Swara Indonesia Raya di Jakarta, Jumat.
Selain mempertahankan regulasi tersebut, pemerintah juga mendorong pembahasan kebijakan terkait perusahaan teknologi besar di DPR. Menurut dia, upaya itu menghadapi tantangan, karena perusahaan-perusahaan teknologi global turut melakukan perlawanan.
"Jadi baru sekali-dua kali rapat, big tech companies (perusahaan-perusahaan teknologi raksasa), perusahaan-perusahaan besar dunia memang melawan, tapi kita harus berupaya untuk tetap melindungi ekosistem informasi termasuk media dan jurnalistik," ujar dia.
Meutya menilai penguatan ekosistem pers diperlukan agar ruang redaksi tetap memiliki kendali dalam menentukan informasi yang disampaikan kepada masyarakat, bukan sepenuhnya bergantung pada algoritma perusahaan teknologi global.
Menurut dia, algoritma distribusi informasi seharusnya mempertimbangkan kepentingan publik, nilai kemanusiaan, kultur masyarakat, dan ketentuan hukum nasional.
"Kita harus punya kendali terhadap algoritma yang kita tentukan sendiri. Algoritma yang ditentukan oleh kepala-kepala manusia yang memiliki kemampuan untuk menilai mana berita for the greater good (demi kebaikan bersama) dan mana berita yang justru membawa mudarat," kata dia.
Ia menambahkan, sistem kecerdasan artifisial belum sepenuhnya mampu menggantikan pertimbangan manusia dalam menilai dampak pemberitaan terhadap masyarakat.
Meutya juga menyoroti perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke media sosial. Namun, menurut dia, perubahan tersebut tidak berarti media konvensional, termasuk media cetak, kehilangan peluang untuk berkembang.
Ia menilai kehadiran media baru Swara Indonesia Raya menjadi salah satu bentuk keberanian pelaku industri pers untuk tetap mengambil peluang di tengah tantangan keberlanjutan bisnis media.
"Di tengah hambatan atau tantangan yang luar biasa, ada media baru yang lahir itu seperti oase yang memberi kita confidence level (tingkat kepercayaan diri) yang cukup tinggi bahwa, untuk spesifik dari Indonesia, kita punya ruang-ruang bagi industri jurnalistik untuk terus berjalan," ujar dia.
Meutya mengatakan pembangunan konektivitas digital juga harus berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan masyarakat, termasuk anak-anak dari ancaman kejahatan siber.
Ia menyebutkan saat ini sebanyak 98,5 persen penduduk Indonesia telah terhubung dengan jaringan konektivitas. Namun, capaian tersebut perlu diikuti pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta perlindungan masyarakat di ruang digital.
"Tantangannya adalah menjaga agar tidak ada pertumbuhan ekonomi yang apa pun hambatannya sekadar dikejar, kalau kemudian masyarakatnya tidak terlindungi, anak-anaknya tidak terlindungi, kejahatan siber terus bertambah," kata Meutya.