Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mengatakan, akan berkomunikasi dengan pelaku industri terkait perubahan aturan cuti bersama bagi pekerja.
Pasalnya, terdapat ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa cuti bersama tidak boleh mengurangi jatah cuti tahunan karyawan. Sarmuji mengatakan, ketentuan tersebut sudah menjadi bagian dari aturan perundang-undangan sehingga perusahaan harus mulai mempersiapkan diri untuk menjalankannya.
"Gini ya, itu sudah jadi ketentuan undang-undang dan berlaku, ya. Pokoknya kita nanti harus mempersiapkan. Nanti saya akan bicara sama industri, ya," kata Sarmuji saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Adapun aturan baru mengenai cuti bersama tersebut tertuang dalam Pasal 118 ayat (6) UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dalam pasal tersebut ditegaskan, apabila perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja/buruh.
Ketentuan ini berbeda dengan praktik sebelumnya, ketika cuti bersama yang diambil pekerja pada umumnya diperhitungkan sebagai bagian dari jatah cuti tahunan.
Sementara itu, Pasal 118 ayat (5) tetap mengatur bahwa pekerja/buruh berhak mendapatkan cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.
Dengan demikian, perusahaan yang menerapkan cuti bersama pemerintah tidak boleh memotong jatah minimal cuti tahunan tersebut.
Adapun pelaksanaan cuti tahunan di perusahaan tetap diatur melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama sebagaimana tercantum dalam Pasal 118 ayat (7). UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan telah disahkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026.
(wur)[Gambas:Video CNBC]