REPUBLIKA.CO.ID, NAGAN RAYA, – Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, menyatakan operasional Sekolah Rakyat di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, saat ini terpantau berjalan sangat baik dan optimal. Apresiasi tinggi disampaikan kepada pemerintah daerah atas dukungannya terhadap program rintisan di luar Pulau Jawa ini.
"Kami memberi apresiasi kepada pemerintah daerah, khususnya Gubernur, Wakil Gubernur Aceh, serta Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya, atas sambutan dan dukungan baik dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat rintisan di luar Pulau Jawa," kata Saifullah Yusuf kepada wartawan di Nagan Raya, Aceh, Selasa malam.
Menurutnya, penyelenggaraan dan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Nagan Raya Aceh ini dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah. Lahan disediakan oleh pemerintah kabupaten, sementara pembangunan gedung dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atas arahan Presiden.
Sistem Penerimaan Siswa
Terkait sistem penerimaan siswa, Saifullah Yusuf menjelaskan ketentuan disesuaikan dengan asal penyediaan lahan. Jika lahan disediakan oleh kabupaten, maka siswa yang dapat bersekolah merupakan warga dari kabupaten bersangkutan.
"Contohnya Sekolah Rakyat di Nagan Raya yang lahannya disediakan oleh pihak kabupaten. Jika lahan disediakan oleh provinsi, maka siswa yang dapat bersekolah berasal dari kabupaten/kota di seluruh wilayah Provinsi Aceh," katanya.
Ia menambahkan, saat ini tercatat sudah ada lebih dari 300 siswa Sekolah Rakyat yang berasal dari Kabupaten Nagan Raya Aceh, ditambah dengan siswa titipan dari Aceh Selatan mengingat gedung permanen di wilayah tersebut belum rampung. Anak-anak yang mengenyam pendidikan di sini berasal dari keluarga prasejahtera dengan rata-rata penghasilan orang tua di bawah Rp1 juta, anak-anak yatim piatu, serta anak-anak yang sempat putus sekolah selama dua hingga tiga tahun.
Wujud Nyata Amanat UUD 1945
Mensos mengatakan program ini merupakan wujud nyata upaya Presiden Republik Indonesia dalam mempercepat pelaksanaan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Saat ini di Provinsi Aceh telah berdiri lima gedung permanen Sekolah Rakyat, dan jumlahnya ditargetkan akan terus bertambah pada tahun depan tergantung pada kesiapan lahan di setiap kabupaten/kota. "Target dari Presiden RI adalah agar setiap kabupaten/kota memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat," katanya.
Saifullah Yusuf mengatakan Sekolah Rakyat di Kabupaten Nagan Raya, Aceh saat ini dirancang untuk menampung lebih dari 1.000 siswa. Sedangkan pengembangan selanjutnya ditingkatkan menjadi lebih dari 2.000 siswa, mencakup tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Dalam sistem penerimaan, tidak ada proses pendaftaran umum, melainkan menggunakan sistem penjaringan. Calon siswa merupakan anak-anak yang terjangkau, diverifikasi, dan harus mendapatkan tanda tangan persetujuan langsung dari bupati sebelum diterima sebagai siswa, demikian Saifullah Yusuf.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.