Politik

Mensos Pastikan Sekolah Rakyat Tidak Dibangun di Hutan Kota UI

Mensos, Gus Ipul
Foto: dok. Kemensos
Jakarta -

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan bahwa lahan yang sedang dipertimbangkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat bukan berada di dalam kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI), melainkan di lahan milik UI pada sisi Jakarta yang berbatasan dengan kawasan hutan kota.

"Jadi itu salah. Lokasinya bukan di hutan kota, tetapi di tanah milik UI pada sisi Jakarta yang berimpitan dengan hutan kota. Hutan kotanya tetap ada," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026).

Gus Ipul menjelaskan rencana tersebut bermula dari permintaan Kementerian Sosial kepada pihak UI untuk mencari kemungkinan pemanfaatan lahan bagi pembangunan Sekolah Rakyat.

Menurutnya, UI kemudian menawarkan beberapa alternatif lahan, di antaranya di Rawamangun dan Cawang, Jakarta Timur, yang masing-masing memiliki luas sekitar 1,5 hektare.

Selain kedua lokasi tersebut, terdapat alternatif lahan di Kampus UI Depok, tepatnya pada bagian kampus yang berada di wilayah Jakarta dan berbatasan dengan kawasan hutan kota.

Gus Ipul mengatakan alternatif tersebut masih dalam tahap pembahasan awal. Belum ada keputusan final mengenai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

Rencana itu juga telah dibicarakan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Menurut Gus Ipul, pemerintah provinsi pada prinsipnya mendukung rencana tersebut sepanjang seluruh ketentuan yang berlaku dipenuhi.

"Kemarin saya sudah berbicara dengan Mas Pram. Sepanjang tidak melanggar aturan, beliau setuju," ujarnya.

Namun, Gus Ipul menegaskan bahwa pembicaraan tersebut tidak serta-merta menjadi keputusan pembangunan. Masih diperlukan pemeriksaan lapangan, verifikasi administrasi, serta kajian teknis dan kelayakan sebelum rencana dilanjutkan ke tahap perjanjian kerja sama (PKS).

"Makanya harus dicek ke lapangan, administrasinya, dan segala macam. Setelah semuanya sesuai, baru bisa dilanjutkan ke PKS. Ini juga kami sampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui dan bisa ikut mendiskusikannya," katanya.

Gus Ipul memastikan pemerintah tidak akan memaksakan pembangunan Sekolah Rakyat di lokasi yang bertentangan dengan ketentuan hukum, tata ruang, maupun persyaratan keselamatan.

"Yang jelas, Sekolah Rakyat tidak akan dibangun di lokasi yang melanggar aturan, apalagi di daerah rawan bencana. Persyaratannya sangat ketat. Tidak ada satu pun yang boleh dilanggar. Jadi tidak bisa asal membangun," ungkapnya.

Sebelumnya, Universitas Indonesia juga telah memberikan penjelasan resmi terkait lokasi lahan yang diusulkan.

Sementara itu, Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Panigoro, menegaskan bahwa lahan yang dibicarakan bukan merupakan bagian dari kawasan hutan kota.

UI juga menegaskan bahwa penetapan lokasi definitif pembangunan Sekolah Rakyat sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. Oleh karena itu, rencana pembangunan Sekolah Rakyat di lahan UI masih bersifat penjajakan dan akan ditindaklanjuti berdasarkan hasil kajian serta pemenuhan seluruh persyaratan yang berlaku.

"Dalam pembahasan awal dengan pemerintah, lahan yang diusulkan UI adalah bagian dari Kampus UI di sisi Jakarta yang berdekatan dengan kawasan hutan kota, dan bukan berada di dalam kawasan hutan kota," tutup Erwin.