JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengklarifikasi kabar Sekolah Rakyat yang sempat disebut akan dibangun dalam kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI). Gus Ipul menyebut lahan yang sedang dipertimbangkan untuk Sekolah Rakyat berada di lahan milik UI pada sisi Jakarta yang berbatasan dengan hutan kota.
“Jadi itu salah. Lokasinya bukan di hutan kota, tetapi di tanah milik UI pada sisi Jakarta yang berimpitan dengan hutan kota. Hutan kotanya tetap ada,” kata Gus Ipul pada Rabu (18/11/2026).
Gus Ipul meralat rencana itu berawal dari permintaan Kemensos kepada UI guna mencari kemungkinan pemanfaatan lahan demi pembangunan Sekolah Rakyat. UI lalu menawarkan beberapa alternatif lahan seperti di Rawamangun dan Cawang, Jakarta Timur dengan masing-masing seluas sekitar 1,5 hektare.
Selain kedua lokasi tersebut, ada alternatif lahan di Kampus UI Depok, tepatnya pada bagian kampus yang berada di wilayah Jakarta dan berbatasan dengan kawasan hutan kota. Gus Ipul mengatakan alternatif tersebut masih dalam tahap pembahasan awal.
"Belum ada keputusan final mengenai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat," ujar Gus Ipul.
Gus Ipul mengklaim rencana itu juga telah dibicarakan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Gus Ipul mengklaim pemerintah provinsi pada prinsipnya mendukung sepanjang seluruh ketentuan yang berlaku dipenuhi.
“Kemarin saya sudah berbicara dengan Mas Pram. Sepanjang tidak melanggar aturan, beliau setuju,” ujar Gus Ipul.
Tapi, Gus Ipul menegaskan pembicaraan tersebut tidak serta-merta menjadi keputusan pembangunan. Sebab masih diperlukan pemeriksaan lapangan, verifikasi administrasi, serta kajian teknis dan kelayakan sebelum rencana dilanjutkan ke tahap perjanjian kerja sama (PKS).
“Makanya harus dicek ke lapangan, administrasinya, dan segala macam. Setelah semuanya sesuai, baru bisa dilanjutkan ke PKS. Ini juga kami sampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui dan bisa ikut mendiskusikannya,” ucap Gus Ipul.
Gus Ipul memastikan pemerintah tidak akan memaksakan pembangunan Sekolah Rakyat di lokasi yang bertentangan dengan ketentuan hukum, tata ruang, maupun persyaratan keselamatan.
“Yang jelas, Sekolah Rakyat tidak akan dibangun di lokasi yang melanggar aturan, apalagi di daerah rawan bencana. Persyaratannya sangat ketat. Tidak ada satu pun yang boleh dilanggar. Jadi tidak bisa asal membangun,” ucap Gus Ipul.
Sebelumnya, Universitas Indonesia telah memberikan penjelasan resmi terkait lokasi lahan yang diusulkan. Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Panigoro, menegaskan lahan yang dibicarakan bukan merupakan bagian dari kawasan hutan kota.
UI menegaskan penetapan lokasi definitif pembangunan Sekolah Rakyat sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. Dengan begitu, rencana pembangunan Sekolah Rakyat di lahan UI masih bersifat penjajakan dan akan ditindaklanjuti berdasarkan hasil kajian serta pemenuhan seluruh persyaratan yang berlaku.