REPUBLIKA.CO.ID, ANTALYA, – Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mulai menggelar dialog permulaan dengan perwakilan sejumlah negara pada hari kedua Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Selasa (10/11). Pertemuan bilateral ini menjadi langkah awal untuk menjajaki kolaborasi konkret dalam mengatasi dampak perubahan iklim.
“Yang pertemuan pemerintah dengan pemerintah, negosiasi-negosiasi, sekarang masih preambul lah begitu, dan itu udah banyak. Pertemuan-pertemuan bilateral meeting udah dilakukan dengan Australia, dengan Swedia barusan," kata Jumhur di sela-sela konferensi.
Selain Australia dan Swedia, Jumhur juga menyempatkan diri untuk bertemu dengan perwakilan dari Palau dan negara-negara lain di kawasan Kepulauan Pasifik. Dialog intensif ini secara spesifik membahas rencana kolaborasi yang akan terjalin ke depan guna memitigasi dampak perubahan iklim terhadap negara-negara kepulauan.
Ancaman Nyata bagi Negara Kepulauan
Dalam pertemuan dengan Palau, Jumhur menyoroti kerentanan negara-negara kepulauan kecil terhadap krisis iklim. “Kalau dengan Palau misalnya, tadi kan kepulauan negara-negara pasifik ya. Itu kan negara-negara yang kepulauan kecil. Dia perlu mitigasi problemnya banyak, sehingga kita bisa berkontribusi apa kepada mereka,” ujarnya.
Menurut Jumhur, peningkatan emisi karbon global secara langsung menyebabkan kenaikan suhu bumi. Kondisi ini menjadi salah satu pemicu utama naiknya permukaan air laut, yang mengancam eksistensi negara-negara kepulauan dan berpotensi membuatnya tenggelam lebih cepat.
Oleh karena itu, diperlukan berbagai kerja sama mitigasi yang terstruktur untuk mengatasi dampak perubahan iklim, terutama di negara-negara kepulauan yang berada di garis depan ancaman ini.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.