REPUBLIKA.CO.ID, KABUPATEN BOGOR, – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan hadir untuk membantu pelaku UMKM sektor konstruksi memperoleh pembiayaan dengan suku bunga rendah. Hal ini disampaikannya saat menghadiri acara Gebyar Rumah Subsidi dan Akad Perdana BTN Homepower di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu.
Maruarar menjelaskan bahwa program ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang memenuhi kriteria UMKM, termasuk kontraktor, pengembang perumahan, dan pemilik toko bangunan. "Juga buat kontraktor, developer, toko bangunan yang masuk kriteria UMKM, ya, itu bunganya disubsidi 5 persen," ujarnya.
Pemerintah menyediakan kemudahan akses permodalan melalui skema ini, termasuk pembiayaan hingga Rp100 juta tanpa agunan tambahan. Suku bunga yang ditawarkan pun sangat kompetitif, yaitu sebesar 6 persen per tahun. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat sektor perumahan sekaligus mendukung kegiatan usaha masyarakat.
Program Strategis Pemerintahan Prabowo
Maruarar menegaskan bahwa KUR Perumahan adalah salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah untuk memperluas akses pembiayaan bagi para pelaku usaha yang bergerak di sektor perumahan. Langkah ini dinilai penting untuk menggerakkan roda ekonomi kerakyatan.
Selain pembiayaan usaha, pemerintah juga menjalankan serangkaian program perumahan terpadu. Program-program tersebut meliputi bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, pemberian sertifikat tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, hingga penyediaan rumah subsidi.
Ia menekankan bahwa seluruh kebijakan ini harus dilaksanakan secara terintegrasi. "Rumahnya diperbaiki, sertifikatnya diberikan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ekonominya diperbaiki," kata Maruarar. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga memperbaiki perekonomian keluarga.
Kemudahan Miliki Rumah Subsidi
Lebih lanjut, Maruarar memaparkan berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah subsidi. Beberapa insentif tersebut antara lain suku bunga kredit yang rendah, yaitu 5 persen per tahun dengan uang muka hanya 1 persen.
Pemerintah juga memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya berbagai kebijakan ini, diharapkan akses masyarakat terhadap hunian layak semakin luas, sekaligus menggerakkan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pembangunan perumahan.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.