REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa kegiatan budidaya ikan merupakan bagian integral dari sistem pangan nasional. Oleh karena itu, ia meminta agar pengembangan tambak dan kawasan budidaya di berbagai wilayah Indonesia tidak lagi terkendala oleh status pemanfaatan lahan.
Penegasan ini disampaikan Trenggono dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu. Ia menekankan bahwa budidaya perikanan seharusnya tidak diperlakukan sebagai pembangunan fisik atau bangunan pada umumnya.
"Ini saya kira perlu penetapan juga karena ini menjadi bagian dari pangan, menurut saya harusnya jangan ditreatment bahwa ini adalah bangunan, gitu, kira-kira begitu," kata Trenggono.
Revitalisasi Tambak dan Budidaya Tematik
Trenggono menjelaskan bahwa program revitalisasi budidaya ikan di Pantai Utara (Pantura) Jawa mencakup kawasan seluas 14.000 hektare. Program ini merupakan bagian dari upaya penguatan produksi pangan berbasis protein nasional.
Selain revitalisasi tambak, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menyiapkan pengembangan 40.000 lokasi budidaya tematik di berbagai desa. Setiap lokasi diperkirakan membutuhkan lahan sekitar 1.000 meter persegi untuk mendukung produksi perikanan nasional yang berkelanjutan.
Menurut Trenggono, program tersebut bukanlah pembangunan biasa. Program ini merupakan bagian dari sistem pangan nasional yang bertujuan menyediakan sumber protein untuk melengkapi kebutuhan karbohidrat masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dan merata.
Kendala Status Lahan dan Kebutuhan Kebijakan
Namun, ia mengungkapkan adanya kendala terkait status lahan. Sebagian kawasan revitalisasi tambak di Pantura Jawa terdampak aturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan luas sekitar 1,94 hektare. Kondisi ini memerlukan penyesuaian kebijakan pemanfaatan lahan dari pemerintah.
Untuk pelaksanaan program pada tahun 2027, kebutuhan pengembangan mencapai 12.000 lokasi budidaya tematik dari total target 40.000 lokasi yang akan dibangun secara bertahap di seluruh Indonesia. Dari kebutuhan tersebut, pihaknya telah mengidentifikasi sebanyak 6.537 lokasi sebagai dasar pelaksanaan program.
Rinciannya, sebanyak 84 lokasi pengembangan berada pada kawasan LP2B, 656 lokasi berada pada lahan sawah dilindungi (LSD), dan 346 lokasi lainnya masuk dalam kawasan lahan baku sawah (LBS).
Trenggono menilai pemerintah perlu segera menetapkan kebijakan yang menempatkan budidaya perikanan sebagai bagian dari sektor pangan. Dengan pengakuan tersebut, pemanfaatan lahannya tidak lagi diperlakukan seperti pembangunan fisik pada umumnya, sehingga penetapan lokasi budidaya dapat berjalan lebih lancar.
"Jadi kalau ini sudah bisa menjadi bagian dari pangan, ya menurut saya harusnya tidak masalah dengan soal lokasi itu," tegas Trenggono. Ia berharap arahan pemerintah segera diberikan agar persoalan status lahan dapat diselesaikan dan revitalisasi tambak Pantura Jawa serta pengembangan budidaya tematik dapat berlangsung tanpa hambatan berarti ke depan.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.