Nasional

Merawat daya antibiotik dari kampung

Merawat daya antibiotik dari kampung

Surabaya (ANTARA) - Ada kebiasaan yang tampak sepele, tetapi menyimpan risiko kesehatan jangka panjang.

Saat terserang batuk dan pilek, sebagian orang langsung membuka kotak obat untuk mencari sisa antibiotik dari pengobatan sebelumnya. Ada pula yang sengaja membelinya demi segera pulih, tanpa memastikan penyebab pasti penyakitnya. Antibiotik kerap diperlakukan layaknya obat serbaguna, padahal penggunaannya memiliki batasan ketat yang tidak boleh diabaikan.

Kebiasaan itu menjadi salah satu pintu masuk resistensi antimikroba, ancaman kesehatan yang membuat infeksi semakin sulit diobati. Ketika bakteri tidak lagi mempan terhadap antibiotik tertentu, pilihan pengobatan menyempit, biaya perawatan dapat meningkat, dan risiko komplikasi membesar.

Persoalan ini bukan hanya berada di ruang praktik dokter atau laboratorium rumah sakit. Ia juga berawal dari keputusan kecil di rumah tangga.

Karena itu, kampanye Surabaya Bijak Antibiotik yang digagas Pemerintah Kota Surabaya memiliki arti lebih luas daripada sosialisasi penggunaan obat. Rencana menjangkau masyarakat melalui 1.360 Balai RW membawa persoalan kesehatan yang kerap dianggap rumit ke ruang kehidupan sehari-hari.

Tantangannya ialah memastikan gerakan tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi berkembang menjadi perubahan perilaku dan pembenahan layanan kesehatan.


Ancaman senyap

Resistensi antimikroba atau antimicrobial resistance (AMR) terjadi ketika mikroorganisme, seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit, tidak lagi merespons obat yang digunakan untuk mengatasinya.

Dalam konteks antibiotik, persoalan utamanya adalah bakteri yang berkembang menjadi kebal terhadap obat tertentu. Bukan tubuh manusia yang kebal terhadap antibiotik, melainkan bakteri penyebab infeksi yang mengalami perubahan kemampuan bertahan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui Global Antibiotic Resistance Surveillance Report 2025 yang diterbitkan pada 13 Oktober 2025 mengungkapkan bahwa sekitar satu dari enam infeksi bakteri penyebab penyakit umum pada manusia yang terkonfirmasi melalui pemeriksaan laboratorium di dunia pada 2023 telah resistan terhadap antibiotik.

WHO juga mencatat resistansi meningkat pada lebih dari 40 persen kombinasi patogen dan antibiotik yang dipantau selama 2018 hingga 2023. Di Region Asia Tenggara dan Mediterania Timur menurut pembagian WHO, sekitar satu dari tiga infeksi yang dilaporkan telah menunjukkan resistansi.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa resistensi bukan sekadar ancaman masa depan. Infeksi yang disebabkan bakteri resistan semakin sulit ditangani karena pilihan pengobatan menyempit dan dapat membutuhkan antibiotik alternatif yang lebih mahal serta pemeriksaan tambahan. Kondisi ini juga berpotensi memperpanjang perawatan di rumah sakit, meningkatkan biaya kesehatan, dan memperbesar risiko komplikasi serius.

Ketahanan antibiotik juga menentukan keamanan operasi, perawatan bayi baru lahir, kemoterapi, dan penanganan penyakit kronis. Jika obat kehilangan daya, prosedur medis rutin pun menghadapi risiko lebih besar. Menjaga efektivitas antibiotik karena itu merupakan kepentingan bersama dan investasi bagi generasi berikutnya.


Kebiasaan berisiko

Penggunaan antibiotik tanpa resep merupakan persoalan di Indonesia. Laporan Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat BPOM 2025 mencatat, 63,75 persen dari 3.041 apotek yang diperiksa menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter. Angka ini turun dari 70,59 persen pada 2024, tetapi praktik masih banyak ditemukan.

Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan 41 persen pengguna antibiotik oral memperolehnya tanpa resep. Dari kelompok itu, 61,3 persen mendapatkan obat dari apotek atau toko obat berizin. Data tersebut menegaskan bahwa edukasi masyarakat harus disertai pengawasan penyerahan obat dan kepatuhan tenaga kefarmasian.

Persoalan lain ialah pemahaman bahwa antibiotik dapat mengatasi semua penyakit. Padahal, obat ini bekerja melawan bakteri, bukan virus penyebab sebagian besar batuk pilek dan influenza.

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyebut 80 hingga 90 persen kasus infeksi saluran pernapasan akut bagian atas disebabkan virus. Karena itu, keluhan tersebut tidak otomatis memerlukan antibiotik.

Penggunaan yang tidak rasional juga dipengaruhi keterbatasan pemeriksaan diagnostik, kepadatan pasien, dan singkatnya waktu konsultasi. Sebagian pasien menganggap berobat belum lengkap tanpa memperoleh obat.

Pengendalian resistensi karena itu membutuhkan tanggung jawab bersama. Fasilitas kesehatan perlu memperkuat pemeriksaan dan pedoman klinis, sedangkan dokter harus menjelaskan alasan tidak meresepkan antibiotik, menawarkan penanganan gejala, serta menyampaikan tanda bahaya. Komunikasi empatik membantu pasien memahami keputusan medis dan menjaga kepercayaan terhadap tenaga kesehatan.


Gerakan terukur

Langkah Pemkot Surabaya menggerakkan edukasi melalui 1.360 Balai RW menjadi modal penting. Keterlibatan Tim Penggerak PKK dan Kader Surabaya Hebat (KSH) membuka jalan agar informasi kesehatan menjangkau keluarga. Balai RW dapat menjadi simpul pengetahuan dan pembentukan kebiasaan sehat.

Kedekatan sosial menjadi keunggulan pendekatan berbasis kampung. Pesan kader dan tokoh lingkungan lebih mudah hadir dalam interaksi sehari-hari. Namun, kader perlu dibekali materi sederhana dan seragam dari tenaga kesehatan.

Peran mereka mengedukasi serta mengarahkan warga untuk berkonsultasi, bukan mendiagnosis atau merekomendasikan antibiotik.

Materi kampanye perlu praktis. Antibiotik bukan obat untuk setiap demam, batuk, atau pilek. Obat ini tidak boleh dibeli tanpa resep, dibagikan kepada keluarga, atau dikonsumsi dari sisa pengobatan.

Jenis, dosis, dan lama penggunaan harus mengikuti petunjuk dokter. Jika kondisi memburuk atau muncul efek samping, pasien perlu berkonsultasi, bukan mengubah pengobatan sendiri.

Puskesmas harus menjadi rujukan utama dengan akses konsultasi yang mudah. Saluran komunikasi Dinas Kesehatan dapat dimaksimalkan untuk menjawab pertanyaan dan meluruskan informasi keliru.

Pada saat bersamaan, pembinaan apotek, pengawasan toko obat, dan tindak lanjut pelanggaran harus diperkuat. Kampanye akan kehilangan daya jika warga diminta tidak membeli antibiotik tanpa resep, tetapi masih menemukan jalur penjualan yang tidak sesuai ketentuan.

Di fasilitas kesehatan, Program Pengendalian Resistansi Antimikroba dan penggunaan antibiotik secara rasional perlu diterapkan konsisten. Kementerian Kesehatan telah menetapkan Pedoman Penggunaan Antibiotik melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2021.

Pelaksanaannya perlu didukung pembinaan tenaga kesehatan, audit peresepan, dan peningkatan kemampuan diagnostik.

Upaya Surabaya perlu sejalan dengan Strategi Nasional Pengendalian Resistansi Antimikroba 2025–2029 melalui pendekatan One Health. Pendekatan ini menghubungkan kesehatan manusia, hewan, pangan, pertanian, perikanan, dan lingkungan. Penggunaan antibiotik yang bertanggung jawab karena itu juga perlu diperhatikan dalam peternakan dan produksi pangan.

Pemkot Surabaya perlu menetapkan ukuran keberhasilan agar kampanye tidak berhenti pada banyaknya lokasi sosialisasi. Survei sebelum dan sesudah edukasi dapat mengukur perubahan pengetahuan warga. Indikator lain meliputi pembelian antibiotik tanpa resep, konsultasi ke fasilitas kesehatan, kepatuhan peresepan, dan hasil pengawasan apotek. Evaluasi berkala membantu memperbaiki program.

Menjaga efektivitas antibiotik merupakan investasi kesehatan jangka panjang. Surabaya dapat menjadikan kampanye berbasis RW sebagai gerakan yang menghubungkan keluarga, kader, dokter, apoteker, puskesmas, dan pemerintah. Keberhasilannya bukan diukur dari ramainya peluncuran, melainkan dari berkurangnya penggunaan obat yang keliru dan meningkatnya keputusan kesehatan yang tepat.

Menuju Indonesia Emas 2045, masyarakat perlu memiliki pengetahuan untuk menggunakan obat secara bertanggung jawab. Dari 1.360 Balai RW, Surabaya dapat memulai perubahan yang dampaknya menjangkau masa depan. Antibiotik yang tetap berdaya hari ini melindungi kehidupan esok hari.