Politik

'Mereka takut bumerang akan berbalik ke arah mereka' – Mengapa UU Perampasan Aset tidak mengatur perampasan aset?

'Mereka takut bumerang akan berbalik ke arah mereka' – Mengapa UU Perampasan Aset tidak mengatur perampasan aset?
'Mereka takut bumerang akan berbalik ke arah mereka' – Mengapa UU Perampasan Aset tidak mengatur perampasan aset?
DPR
Keterangan gambar, Pimpinan DPR memperlihatkan berkas UU Perampasan Aset yang mereka sahkan pada Rapat Paripurna, Kamis (19/11).
Telah diterbitkan 6 menit yang lalu
Waktu membaca: 8 menit

Undang-undang Perampasan Aset disahkan DPR, Kamis (19/11), tanpa memuat kriminalisasi terhadap para pejabat yang tak mampu membuktikan legalitas asal-usul kekayaan mereka. "Seolah-olah ingin memberantas korupsi, tapi sebenarnya pepesan kosong," kata seorang pegiat antikorupsi.

DPR tidak mengatur perampasan aset terhadap harta pejabat yang tidak jelas dengan alasan menghormati hak asasi manusia. Mereka merujuk sejumlah negara, seperti Amerika Serikat dan Jerman, yang juga tak membuat aturan pidana terhadap kejahatan yang dikenal dengan istilah illicit enrichment tersebut.

Perampasan aset dan pemidanaan terhadap pejabat yang tidak bisa membuktikan legalitas kekayaannya selama puluhan tahun telah memicu perdebatan di berbagai negara.

Konsep pemidanaan dan perampasan aset itu diatur dalam konvensi PBB terkait pemberantasan korupsi (UNCAC)—yang ditandatangani pemerintah indonesia pada 2003 dan kemudian diratifikasi menjadi hukum nasional lewat UU Nomor 7 Tahun 2006.

Di tengah berbagai silang pendapat tentang pemidanaan dan perampasan aset ini, ada negara yang memutuskan menerapkan aturan ini, tapi ada pula yang tak mengadopsinya.

Bagaimanapun, perampasan aset terhadap harta pejabat yang tidak jelas asal usulnya sangat bisa membantu sebuah negara mendapatkan kembali aset yang diraih lewat praktik korupsi, jika digunakan secara bertanggung jawab dan dengan adil, menurut lembaga riset Basel Institute of Governance.

Mengapa disebut pepesan kosong?

Kekecewaan terbesar para pegiat antikorupsi terhadap UU Perampasan Aset yang baru saja disahkan DPR adalah tidak adanya pasal yang mengusut illicit enrichment. Pernyataan itu dikatakan Zaenul Rohman, peneliti di Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada.

"Penegak hukum tidak akan bisa merampas harta yang tidak jelas asal-usulnya, padahal dari awal aturan inilah yang paling ditunggu," ujar Zaenul.

"Aturan itu yang paling didorong publik, yaitu agar ada aturan merampas harta penyelenggara negara yang tidak seimbang dengan penghasilan sahnya," tuturnya.

Menurut Zaenul, aturan perampasan aset sangat menakutkan bagi para pejabat negara dan juga politikus. "Mereka khawatir ini akan menjadi bumerang yang mengarah ke mereka sendiri," tuding Zaenul.

korupsi
Keterangan gambar, Sejumlah mobil mewah yang disita dari berbagai kasus korupsi dilelang di Jakarta, Mei 2026.

Tanpa regulasi merampas aset yang tidak jelas itu, menurut Zaenul, UU Perampasan Aset hanya akan seperti macan ompong.

Merujuk draf yang sudah beredar usai pengesahan oleh DPR, Zaenul menyebut beleid ini sebenarnya memungkinkan penegak hukum melakukan perampasan aset tanpa putusan pengadilan. Namun aturan ini hanya berlaku terhadap pejabat publik yang telah meninggal, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.

Perampasan aset itu pun, kata Zaenul, hanya boleh dilakukan setelah penegak hukum menemukan tindak pidana yang menjadi sumber kekayaan sang pejabat atau penyelenggara negara.

"Mereka [DPR dan pemerintah] membentuk undang-undang perampasan aset tapi tidak ada giginya. Macan ompong. Pepesan kosong," kata Zaenul.

"Ini sangat mengecewakan karena ini salah satu RUU yang ditunggu-tunggu publik sebagai game changer dalam pemberantasan korupsi," tuturnya.

Apa kata DPR?

Dalam proses penyusunan undang-undang ini, klaim Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, parlemen telah mengundang para ahli hukum dan perwakilan masyarakat. Klaim ini dibantah koalisi masyarakat sipil, termasuk Indonesia Corruption Watch, yang menuding pembahasan beleid ini dilakukan secara tertutup dan tak transparan.

"Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat, ada yang mendukung, banyak juga yang menolak. Ahli-ahli demikian juga. Kami juga melakukan perbandingan dengan praktik di negara lain," ujar Habiburokhman, Kamis lalu.

Dalam konteks hukum, kata dia, UU ini mengatur tata cara penegakan hukum—bukan pasal-pasal yang mengatur detail ancaman hukuman. Selain soal hak asasi manusia, yaitu memastikan prinsip praduga tak bersalah, Habiburokhman menyebut itulah alasan DPR tidak memasukkan aturan illicit enrichment.

korupsi
Keterangan gambar, Berbagai aturan dalam UU Perampasan Aset tidak berlaku untuk korupsi yang terjadi pada masa sebelum pengesahan beleid itu.

Perkataan Habiburokhman ini serupa dengan yang disampaikan Said Karim, pakar hukum dari Universitas Hasanuddin, yang diundang Komisi III DPR sebagai ahli dalam pembahasan UU Perampasan Aset, Oktober lalu.

"Saya menyatakan dengan tegas bahwa tidak perlu. Sekali lagi saya katakan tidak perlu. Saya mengusulkan ketentuan illicit enrichment tidak diatur dalam RUU Perampasan Aset," kata Said Karim, 26 Oktober silam.

Mungkin Anda tertarik:

Selain klaim demi soal mencegah campur aduk hukum acara dan hukum materiil, Said bilang aturan perampasan aset terhadap illicit enrichment berpotensi diselewengkan.

Said mengklaim, negara seperti Sri Lanka, Bangladesh, Papua Nugini, dan Uganda gagal mengoptimalkan perampasan aset meski memiliki aturan pidana soal illicit enrichment.

Bagaimana perampasan harta pejabat yang tidak jelas asal-usulnya di negara lain?

Lewati Whatsapp dan lanjutkan membaca
BBC News Indonesia - Kini hadir di

Liputan mendalam BBC News Indonesia langsung di WhatsApp Anda.

Klik di sini

Akhir dari Whatsapp

Riset bertajuk kriminalisasi peningkatan kekayaan tidak wajar pejabat negara untuk memerangi korupsi yang dipublikasikan 2012 oleh Bank Dunia dan Badan PBB untuk Narkotik dan Kriminal (UNODC).

Pada 2012 terdapat 44 negara yang mengatur pemidanaan terhadap peningkatan kekayaan tidak wajar pejabat. Jumlah negara yang menerapkan aturan itu bertambah menjadi 98 negara per 2021. Indonesia tidak termasuk dalam daftar negara itu.

Walau begitu, tidak semua penegak hukum di negara-negara itu yang menggunakan aturan illicit enrichment secara rutin.

Salah satu isu dominan yang membuat aturan ini tidak diterima adalah persinggungannya dengan hak asasi manusia dan beban pembuktian terbalik.

Klaim Said Karim soal Uganda bertolak belakang dengan pandangan lembaga riset Basel Institute of Governance.

Badan swadaya yang berbasis di Swiss ini justru melihat Uganda pernah mencapai kesuksesan besar, salah satunya dalam kasus yang menjerat akuntan mantan Perdana Menteri negara itu pada 2020, dengan total aset sebesar USD1,2 juta (sekitar Rp22 miliar).

korupsi
Keterangan gambar, Kejaksaan Agung dan Polri mengklaim memulihkan aset negara hingga ratusan triliun pada beberapa tahun terakhir, meski nominal itu tak lepas dari kontroversi.

Geoffrey Kazinda, eks pimpinan akuntan di kantor Perdana Menteri Uganda, diketahui menyewa tempat tinggal di Sheraton Hotel di kota Kampala pada 2010 hingga 2012, dengan biaya US$56.000. Padahal, dalam laporan harta kekayaannya, Kazinda menyatakan bahwa total pendapatannya dalam periode itu hanya US$22.000.

Pada periode yang sama, Kazinda juga diketahui menguasai lahan di Kampala dengan nilai aset sebesar US$989.000. Dia juga memiliki kendaraan mewah, antara lain mobil Mercedes Benz, dengan total nilai US$208.000.

Di pengadilan, hakim menyatakan seluruh keterangan Kazinda tidak membuktikan bagaimana dia bisa menguasai aset-aset itu. Hakim berkata, meski tak mengeluarkan sepeserpun dalam 18 tahun kariernya, Kazinda tidak akan bisa memiliki harta sebanyak itu.

Dalam vonisnya, hakim menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun kepada Kazinda. Kendaraan mewah dan lahan yang dikuasai Kazinda juga dirampas negara.

"Kasus ini meletakkan landasan yang sangat baik bagi pengembangan yurisprudensi terkait tindak pidana memperkaya diri secara tidak sah di Uganda," demikian pernyataan Basel Institute of Governance.

Salah satu contoh pengusutan harta penyelenggara negara yang tak jelas legalitasnya terjadi di Kerajaan Bersatu (UK) pada 2018. Di negara itu, orang pertama yang terjerat aturan tersebut adalah Zamira Hajiyeva, istri petinggi International Bank of Azerbaijan.

korupsi
Keterangan gambar, Zamira Hajiyeva adalah orang pertama yang dijerat aturan pemerintah UK perampasan aset terhadap kekayaan yang tidak jelas asal-usulnya.

Hajiyeva menghabiskan uang sebesar 16 juta poundsterling atau sekitar Rp383 miliar untuk berbelanja di pertokoan elite di jantung kota London, Harrods, selama 2006 hingga 2016.

Untuk membayar pengeluaran itu, merujuk dokumen pengadilan, Hajiyeva menggunakan 54 kartu kredit—30 di antaranya dikeluarkan oleh bank yang dipimpin suaminya.

Selain berbelanja ratusan miliar rupiah, Hajiyeva juga terbukti di pengadilan memiliki kediaman mewah dan klub golf di kawasan Knightsbridge senilai ratusan miliar rupiah pula.

Badan Kriminal UK (NCA) yakin bahwa aset-aset itu dibeli Hajiyeva dengan uang dari penipuan, penggelapan berskala beasr, pemalsuan pembukuan serta pencucian uang. Para penyidik tidak menemukan bukti yang sah bahwa Hajiyeva memiliki sumber uang untuk membeli dua properti tersebut.

Dalam putusan di pengadilan, hakim memerintahkan agar pemerintah mengambil alih properti tersebut—dengan 70% hasil penjualan untuk pemerintah UK dan menyisakan 30% sisanya untuk Hajiyava.

Seperti apa pertentangan illicit enrichment di negara lain?

Italia menerapkan aturan perampasan harta kekayaan yang tidak bisa dijelaskan asal usulnya pada 1994. Salah satu pemicunya adalah perkara suap yang dikenal dengan sebagai skandal Tangentopoli. Muncul daftar panjang orang, dari pejabat tinggi, pegawai negeri, hingga pebisnis Italia yang masuk dalam daftar investigasi penegak hukum.

Salah satu sosok utama dalam skandal ini adalah Bettino Craxi, yang saat itu menjat perdana menteri Italia. Di pengadilan, dia tidak dapat membuktikan asal usul kekayaannya dan dijatuhi vonis bersalah—sebelum akhirnya melarikan diri ke Tunisia.

Craxi tidak pernah menjalani hukuman penjara 27 tahun yang dijatuhkan pengadilan terhadapnya, sampai akhirnya dia meninggal pada 2000.

korupsi
Keterangan gambar, Bettino Craxi adalah perdana menteri Italia yang dijatuhi hukuman pidana akibat tak bisa membuktikan asal-usul uang yang dia kuasai dan gunakan untuk partainya.

Pengusutan harta kekayaan tanpa asal-usul jelas para pejabat di Italia berakhir.

Mahkamah Konstitusi Italia pada 1994 menyatakan aturan tersebut bertentangan dengan Pasal 25 konstitusi Italia, yang menyatakan "Tidak ada perkara yang boleh dikeluarkan dari pengadilan, tapi harus disidangkan sebagaimana diatur oleh hukum. Tidak ada hukuman yang diperbolehkan kecuali yang diatur oleh hukum yang sudah berlaku pada saat pelanggaran dilakukan. Tidak seorang pun boleh dikenakan tindakan pembatasan kecuali dalam kasus-kasus yang diatur oleh hukum."

Meski demikian, penegak hukum di Italia dapat merampas aset orang-orang yang divonis bersalah dalam kasus pidana luar biasa, seperti korupsi, jika para terdakwa itu tidak dapat membuktikan asal usul kekayaan mereka tersebut. Dalam aturan hukum Italia, regulasi ini disebut sebagai confisca allargata alias penyitaan khusus.

Portugal adalah salah satu negara yang mengikatkan diri pada konvensi PBB terkait isu korupsi (UNCAC). Portugal telah memperdebatkan bagaimana korupsi dapat ditekan dengan aturan pemidanaan terhadap pejabat dengan kekayaan yang tak jelas asal usulnya.

Namun mereka tidak pernah mengimplementasikan aturan itu karena khawatir "obat malah bisa lebih berbahaya dari penyakit".

Dengan pertimbangan utama memastikan perlindungan hak asasi manusia, Portugal juga tak kunjung menerapkan regulasi itu karena "kriminalisasi semacam itu tidak semestinya dilakukan di bawah pemerintahan yang rapuh".

Mahkamah Konstitusi Portugal mengeluarkan putusan yang membatalkan regulasi terkait illicit enrichment pada 2012.

korupsi
Keterangan gambar, Sejumlah negara di Eropa sebenarnya telah mengadopsi aturan untuk menjerat illicit enrichment, termasuk Ukraina yang pada 2025 menuding eks wakil perdana menteri mereka, Oleksiy Chernyshov, memiliki kekayaan yang tidak jelas asal-usulnya.

Presiden Portugal saat itu, Anibal Cavaco Silva, menggugat undang-undang yang mengatur perampasan harta pejabat yang tak bisa dipastikan asal-usul legalitasnya. Regulasi itu digagas dan disahkan parlemen.

Dalam kesimpulannya, para hakim konsitusi Portugal menyatakan "putusan pengadilan yang tidak didasarkan pada fakta bahwa seseorang benar-benar melakukan kejahatan mengabaikan asas praduga tak bersalah."

Pertimbangan para hakim itu, antara lain, merujuk sikap negara-negara penandatangan konvensi PBB UNCAC yang tidak menerapkan aturan perampasan aset pejabat yang tidak jelas legalitasnya.

Sebagai konteks, konvensi PBB terkait korupsi mengatur bahwa setiap negara yang mengikatkan diri pada aturan internasional itu akan menerapkan pemidanaan terhadap illicit enrichment.

Realitasnya, menurut para hakim, negara seperti Finlandia, Kerajaan Bersatu (UK), dan Amerika Serikat tidak menerapkan perampasan aset itu walau mereka meneken konvensi UNCAC.

"Kami mencatat bahwa sebagian besar negara tidak menerima kriminalisasi atas kekayaan yang tidak sah atau tidak dapat dibenarkan karena mereka menganggapnya tidak perlu dalam kerangka memerangi korupsi, atau karena mereka merasa sulit untuk menyelaraskannya dengan prinsip praduga tak bersalah," demikian pernyataan MK Portugal.