merespons langkah Kementerian Hukum (Kemenkum) yang memblokir Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) milik .
Michael menilai pernyataan Kemenkum mengenai pergantian ketua umum yang hanya dapat diproses melalui Kongres Luar Biasa (KLB) menegaskan status kepengurusan hasil KLB 2024.
"Membaca rilis Kemenkum, di sana disebutkan Pimpinan PSSI bersurat mengajukan pergantian Ketua Umum, namun jawaban Kemenkum adalah pergantian Ketua Umum hanya dapat diproses kalau ada KLB."
"Saya pikir ini justru memperkuat status quo bahwa SK Kemenkum yang sah adalah yang kepemimpinan FFI hasil Kongres Luar Biasa 2024 dan hasil KLB tersebut tidak bisa dianulir," kata Michael, Selasa (17/11).
Menurut Michael, ini jadi penegasan dari Kemenkum bahwa aturan organisasi tidak bisa ditabrak, termasuk oleh PSSI. Oleh karena itu Michael berterima kasih dengan sikap Kemenkum.
"Tidak bisa ada pergantian Ketua Umum melalui secarik SK ilegal. Pergantian Ketua Umum harus melalui Kongres Luar Biasa dan itu diatur di AD/ART FFI yang juga sah dan terdaftar di Kementerian Hukum."
"Kami sudah ajukan Surat Keberatan dan Laporan ke Komite Etik PSSI. Jika diperlukan, tentu kami bisa melaporkan ke BAKI hingga ke Court of Arbitration for Sports di bawah FIFA," ucap Michael.
Laporan FFI itu menyoroti dugaan pelanggaran Statuta PSSI oleh Pimpinan PSSI terkait mengeluarkan SK penetapan Pelaksana Tugas (Plt) di FFI secara sepihak dan tanpa dasar.
Oleh karena itu FFI meminta pemeriksaan independen terhadap Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi terkait terbitnya Surat keputusan pmecatan Michael.
FFI menegaskan upaya konstitusional ini tidak ditujukan untuk menyerang personal maupun menjegal mekanisme demokrasi organisasi, termasuk pelaksanaan KLB FFI yang diinginkan pemilik suara.
Laporan ini ingin menguji kepatuhan prosedur, tata kelola, serta batas kewenangan pejabat PSSI mengacu pada Statuta PSSI Edisi 2025 dan Kode Etik FIFA terkait pelaksana tugas Ketua FFI dan pemberhentian Michael.