secara resmi telah membentuk tim verifikasi dan tim ad hoc untuk mempersiapkan proses pemilihan wakil presiden baru pengganti yang mundur pada Kamis (12/11).
Pembentukan dua tim tersebut diumumkan Ketua MPR RI Ahmad Muzani usai rapat gabungan yang juga mengusulkan jadwal pelaksanaan paripurna pada 2 Desember 2026.
"Tim verifikasi ini tugasnya adalah verifikasi semua persyaratan calon Wakil Presiden," kata Muzani di kompleks parlemen, Jumat (13/11).
Tim verifikasi berjumlah 36 orang yang dipimpin satu dari sembilan pimpinan MPR. Mereka bertugas memverifikasi berkas persyaratan dua calon wakil presiden usulan Prabowo.
Berbeda dari tim verifikasi yang bertugas memverifikasi berkas persyaratan, tim adhoc bertugas untuk mempersiapkan dokumen ketetapan MPR untuk mengangkat wapres baru. Tim adhoc juga beranggotakan 36 orang dipimpin 3 Wakil Ketua MPR, termasuk dari unsur DPD.
Namun, belum diketahui nama pimpinan MPR yang akan memimpin dua tim tersebut.
Sebelumnya, semua fraksi di MPR RI disebut telah bersepakat agar posisi wakil presiden tak boleh terlalu lama kosong usai ditinggal Gibran.
Ketua Fraksi Gerindra di MPR, Habiburokhman mengklaim semua fraksi ingin proses pemilihan wapres baru berjalan cepat, lembut, dan kondusif alias tak menimbulkan kegaduhan.
"Kita semua pengennya, istilahnya berjalan dengan kondusif, kemudian smooth, enggak ada gaduh, dan cepat. Kenapa? Karena memang jabatan ini enggak boleh terlalu lama dikosongkan," kata Habiburokhman di kompleks parlemen jelang rapat gabungan, Jumat (13/11).