Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong pemerintah menjamin aksesibilitas dan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas untuk berkarier sebagai guru, mulai dari proses rekrutmen hingga pengembangan profesi.
“Kita tidak bisa berbicara tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik, tetapi di sisi lain, menutup pintu bagi pendidik yang berkualitas hanya karena disabilitasnya,” kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Lestari, yang akrab disapa Rerie, menilai keterbukaan kesempatan bagi guru penyandang disabilitas merupakan bagian penting dari penerapan prinsip no one left behind atau tidak seorang pun tertinggal dalam pembangunan pendidikan inklusif.
Menurut dia, kehadiran guru penyandang disabilitas bukan sekadar pemenuhan kuota, melainkan pengakuan atas kompetensi dan kemampuan mereka untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan.
“Guru penyandang disabilitas telah membuktikan kompetensi melalui jalur seleksi yang sama. Regulasi harus menjamin hal itu, bukan justru menjadi sekat,” ujar anggota Komisi X DPR RI tersebut.
Ia menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) perlu menjadi momentum untuk memperkuat jaminan hak guru penyandang disabilitas. Regulasi tersebut harus mengatur kesempatan yang setara dalam rekrutmen, pendidikan profesi, peningkatan kompetensi, promosi jabatan, serta perlindungan dari diskriminasi.
Rerie mengingatkan bahwa tantangan pendidikan inklusif masih terlihat dari terbatasnya ketersediaan tenaga pendamping bagi peserta didik penyandang disabilitas. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per September 2025, dari 363.921 murid penyandang disabilitas, hanya sekitar 15 persen satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang memiliki Guru Pembimbing Khusus (GPK).
Sementara itu, data Komisi Nasional Disabilitas per Oktober 2025 menunjukkan hanya 4,3 persen penyandang disabilitas yang mengenyam pendidikan, dengan rata-rata lama sekolah 5,32 tahun.
Menurut Rerie, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan akses pendidikan sekaligus pembukaan jalur karier yang setara bagi penyandang disabilitas.
Ia meminta pemerintah memastikan aksesibilitas tidak hanya diwujudkan melalui fasilitas fisik, tetapi juga penyediaan teknologi asistif, perangkat pembaca layar, buku braille atau audio, serta mekanisme pengaduan terhadap diskriminasi dan perundungan di lingkungan kerja.
“RUU Sisdiknas harus memastikan guru penyandang disabilitas mendapat kesempatan yang sama dalam rekrutmen, peningkatan kompetensi, promosi jabatan, dan perlindungan profesi. Jangan ada lagi diskriminasi terselubung dalam bentuk persyaratan administratif yang tidak aksesibel,” ujar Rerie.
Rerie juga menekankan pentingnya melibatkan penyandang disabilitas, termasuk guru yang telah menjalani profesi tersebut, dalam penyusunan regulasi agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan mereka.
“Keterbatasan bukan akhir segalanya. Negara harus hadir untuk memastikan setiap warga, termasuk penyandang disabilitas, agar memiliki kesempatan yang sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar dia.