MPR Gelar Rapat Gabungan Bahas Pemilihan Wapres Pengganti Gibran

Liputan6.com, Jakarta - Bahas Jadwal Pemilihan Pengganti GibranMajelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) untuk membahas tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden yang ditinggalkan . Rapat dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB.

Salah satu agenda utama pertemuan tersebut adalah menentukan jadwal sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden baru.

Selain itu, MPR akan membahas pengiriman surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pengajuan dua nama calon Wakil Presiden.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, rapat gabungan akan dihadiri seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

“Rapat pimpinan MPR menyepakati satu hal: pada hari Jumat kita akan menyelenggarakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD di MPR,” kata Muzani.

Menurut Muzani, terdapat empat agenda yang akan dibahas dalam rapat tersebut. Dua agenda lainnya mencakup pembentukan tim khusus untuk memverifikasi berkas calon Wakil Presiden serta pembentukan tim ad hoc yang bertugas menyiapkan draf ketetapan MPR.

Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan, jadwal sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden belum ditetapkan. Keputusan mengenai waktu pelaksanaan akan dibahas dalam rapat gabungan.

“Ya, itu kan rapat paripurnanya, itu nanti baru diputuskan di agenda rapat gabungan,” ujar Bambang.

Meski demikian, dia memperkirakan sidang paripurna dapat digelar lebih awal, yakni antara 23 November hingga 4 Desember 2026.

“Mungkin-mungkin. Itu kalau kira-kira kalau dari ngobrol tadi, constraint waktunya kira-kira di 23 November sampai dengan 4 Desember,” katanya.

Bambang menjelaskan, penentuan jadwal juga harus mempertimbangkan agenda Presiden Prabowo Subianto yang akan menghadiri sidang tersebut.

“Pertimbangannya adalah aktivitas Pak Presiden, agenda Pak Presiden,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden harus mengikuti mekanisme konstitusi. Hal itu menyusul surat pengunduran diri Gibran yang disampaikan kepada pimpinan MPR.

“Pak Wakil Presiden menyampaikan surat yang intinya adalah surat pengunduran diri beliau sebagai Wakil Presiden. Di sana ditegaskan bahwa beliau menyatakan berhenti atas permintaan sendiri,” kata HNW.

Menurut HNW, pimpinan MPR tidak memiliki kewenangan untuk menerima ataupun menolak pengunduran diri tersebut.

Selanjutnya, MPR harus menjalankan mekanisme pengisian kekosongan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Dalam Undang-Undang Dasar memang tidak ada ketentuan bahwa pimpinan MPR menolak. Artinya, ketika yang bersangkutan menyatakan berhenti atas permintaan sendiri, ya sudah, berarti dilanjutkan saja ke Pasal 8 Ayat (2) itu,” tegasnya.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden. Pemilihan tersebut harus dilakukan paling lambat 60 hari sejak jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan.

“Pimpinan MPR juga sudah berembuk terkait bagaimana mekanisme selanjutnya. Dalam rentang waktu 60 hari ini semuanya sudah harus selesai,” ujar HNW.