Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan lembaganya akan menjalankan seluruh tahapan proses pemilihan wakil presiden dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Eddy mengatakan MPR akan memastikan setiap tahapan berjalan tertib, transparan, dan sesuai mekanisme konstitusi menyusul dinamika terkait berhentinya jabatan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.
"Kami di MPR akan memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan prosedur konstitusi. Ini merupakan tanggung jawab kelembagaan yang harus kami laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab," kata Eddy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan rangkaian proses pemilihan wakil presiden harus dilaksanakan dengan mengutamakan ketentuan hukum dan mekanisme ketatanegaraan.
Ia meyakini proses tersebut dapat berlangsung lancar dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Menurut Eddy, dinamika ketatanegaraan perlu disikapi dengan mengedepankan kepentingan nasional, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global, mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan merespons krisis iklim.
"Apapun yang terjadi, kita harus bersatu sebagai bangsa untuk menghadapi dinamika ekonomi global, mempercepat agenda pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, serta menjawab tantangan krisis iklim," ujar dia.
Ia menambahkan, semangat persatuan dan kesatuan perlu menjadi landasan dalam setiap proses politik dan ketatanegaraan.
"Oleh karena itu, semangat persatuan dan kesatuan harus menjadi landasan utama dalam setiap proses politik dan ketatanegaraan kita," kata anggota Komisi XII DPR RI tersebut.
Eddy tidak merinci tahapan maupun jadwal pelaksanaan proses pemilihan wakil presiden dalam keterangannya. Namun, ia menegaskan MPR akan menjalankan tanggung jawab kelembagaan sesuai ketentuan konstitusi.