Jakarta (ANTARA) - Rusdy Toana jarang membawa pulang honornya. Kalaupun sampai di rumah, uang itu paling jauh bertahan hingga ruang tamu.
Rektor pertama Universitas Muhammadiyah Palu itu, menurut cerita keluarga dan kawan-kawan seperjuangannya, hampir tak pernah menikmati honor dari jabatannya. Rumahnya selalu ramai dikunjungi mahasiswa, pelajar, dan warga persyarikatan. Honor yang diterimanya kerap diberikan kepada mereka yang datang dan membutuhkan.
Sebelum menjadi rektor, Rusdy adalah wartawan. Lahir di Parigi pada 1930, ia pernah bergabung dengan Tentara Pelajar di Yogyakarta dan kuliah di Universitas Gadjah Mada. Setelah kembali ke Palu, ia menerbitkan mingguan Suara Rakyat pada 1962.
Surat kabar itu kemudian berganti nama menjadi Mercusuar, yang hingga kini bertahan sebagai salah satu surat kabar di Sulawesi Tengah. Dua tahun setelah penerbitan pertamanya, provinsi yang turut diperjuangkan Rusdy resmi berdiri.
Rusdy menulis tajuk dan mengasuh rubrik pojok bernama Tonakodi. Orang-orang yang mengenangnya menyebut kritik dalam rubrik itu santun, tetapi tajam. Ia ikut memperjuangkan berdirinya daerahnya, lalu mengkritik jalannya pemerintahan melalui korannya sendiri. Baginya, kedua hal itu tidak bertentangan.
Nama Rusdy Toana kini tertera pada gedung serbaguna tempat Presiden Prabowo Subianto membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, 14 November 2026.
Kompromi demi republik
Muhammadiyah memiliki catatan sejarah tentang bagaimana organisasi itu mengambil sikap dalam persoalan politik dan kebangsaan.
Pada pagi 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Mohammad Hatta mengumpulkan sejumlah tokoh Islam sebelum sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pertemuan itu digelar untuk membahas keberatan dari perwakilan Indonesia Timur terhadap rumusan dalam Piagam Jakarta.
Ada tujuh kata yang menjadi persoalan, yakni anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dalam rumusan sila pertama. Perwakilan Indonesia Timur mengkhawatirkan rumusan tersebut dapat mengancam persatuan negara yang baru diproklamasikan.