JAKARTA - Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten, Dr. H. Abdul Rozak, MA, menyatakan penolakannya terhadap wacana pemindahan sebagian populasi badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Rozak menegaskan, sikap penolakan tersebut ia sampaikan dalam kapasitas pribadi serta sebagai tokoh masyarakat Tangerang Selatan, Banten. Ia menilai rencana relokasi satwa langka yang menjadi ikon daerahnya itu belum memiliki urgensi yang kuat.
"Secara pribadi dan atas nama tokoh masyarakat Tangsel, Banten, saya menolak pemindahan badak jawa ke Alas Purwo," ujar Rozak saat dihubungi Republika, Rabu (18/11/2026).
Meski demikian, Rozak mengungkapkan bahwa persoalan ini akan segera dibawa ke ranah kelembagaan. Komisi Fatwa MUI Banten dijadwalkan menggelar rapat khusus dalam waktu dekat untuk merumuskan dan mengeluarkan fatwa resmi terkait polemik pemindahan satwa endemik tersebut.
"Secara detail MUI Banten akan membahas dan mengeluarkan fatwa terkait pemindahan badak jawa ini. Dalam waktu dekat akan dibahas di Komisi Fatwa karena menyangkut wilayah Banten, dilihat dari berbagai macam sisi dan perspektif," kata Rozak.
Ia menjelaskan, kajian fatwa tersebut akan menimbang aspek kemaslahatan dan keselamatan keberlangsungan populasi badak jawa. Menurutnya, langkah pemindahan yang berpotensi mendatangkan kerugian atau risiko kematian bagi satwa harus ditinjau secara ketat dalam kaidah hukum Islam.
"Dalam bahasa agama, belum ada illat yang mengharuskan satwa itu dipindahkan. Sekiranya pemindahan itu akan banyak menimbulkan mudarat karena belum tentu di sana bisa dijamin keberlangsungan keselamatannya, tentu tidak boleh," tuturnya.
Kendati pembahasan fatwa segera bergulir, Rozak menggarisbawahi bahwa pernyataan penolakannya saat ini belum mewakili keputusan formal lembaga. Sikap kelembagaan baru berlaku setelah produk hukum agama tersebut resmi diterbitkan.
"Jangan dulu dibawa atas nama lembaga MUI Banten karena fatwanya belum keluar. Nanti kalau sudah resmi keluar fatwanya, itu baru atas nama lembaga. Kalau saat ini baru bersifat pandangan pribadi saya," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah mewacanakan pemindahan sebagian badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, dengan alasan ancaman bencana. Namun, di sisi lain, perairan sekitar Ujung Kulon justru ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).