JAKARTA – Aksi dan orasi pasangan sesama jenis (LGBT) dalam rangkaian aksi Women's March di Jakarta pada Sabtu (7/11/2026) menuai banyak kritik.
Dalam orasinya, mereka menegaskan bahwa komunitas LGBT juga membayar pajak dan berhak mendapatkan penghormatan sebagai bagian dari masyarakat. Mereka juga mengatakan keberadaan LGBT bukan ancaman bagi negara.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ihsan Tanjung mengatakan, MUI secara tegas sudah mengeluarkan pernyataan sikap bahwa LGBT itu adalah pelanggaran hukum agama dan pelanggaran terhadap hukum positif karena memang di Indonesia, LGBT belum diakui dan bahkan mungkin tidak diakui.
"Nah maka oleh karena itu apa yang disampaikan (LGBT) itu cenderung merupakan pelanggaran hukum dan pelanggaran norma agama, maka oleh karena itu seharusnya pihak-pihak yang melontarkan statement-statement terkait dengan hal yang melanggar hukum, itu adalah perbuatan yang harus dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran hukum," kata Ihsan kepada Republika.co.id, Selasa (10/11/2026)
MUI berharap pasangan sesama jenis yang melakukan aksi dan orasi tersebut menyadari bahwa itu adalah sebuah perbuatan yang melanggar hukum.
Dalam aksi dan orasinya, aktivis LGBT menegaskan bahwa lebih bangga jadi LGBT daripada jadi polisi.
Menurut Ihsan, orang yang membandingkan perbuatan LGBT dengan polisi itu sama saja menghina profesi polisi dan institusi polisi.
"Saya pikir itu adalah sebuah perbuatan yang harus disikapi secara serius, artinya kalau ada oknum-oknum (polisi) yang melakukan tindakan di luar ketentuan hukum, tidak berarti digeneralisasi sebagai sebuah institusi," ujarnya.
Ihsan menegaskan, orasi aktivis LGBT tersebut dapat dikatakan sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik. Maka orang-orang seperti itu harus ditindak secara tegas. Kalau tidak ditindak tegas, maka akan menjadi preseden di kemudian hari.