PALU — Panitia Penerima Muktamar ke-49 Muhammadiyah dan 'Aisyiyah memperkirakan membutuhkan sedikitnya 150 bus untuk mengangkut peserta selama penyelenggaraan muktamar di Kota Medan pada November 2027.
Kebutuhan armada dalam jumlah besar tersebut menjadi tantangan tersendiri karena lokasi kegiatan Muktamar tersebar di enam titik berbeda. Panitia pun mulai mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas selama agenda berlangsung.
Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Prof Akrim mengatakan, pengaturan lalu lintas membutuhkan dukungan dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
"Kami paling tidak membutuhkan 150 bus untuk transportasi peserta. Saya tidak dapat membayangkan kalau dalam waktu yang sama 150 bus dari hotel sama-sama bergerak menuju lokasi Muktamar dengan kondisi lalu lintas yang cukup crowded di Kota Medan," ujar Akrim saat menyampaikan laporan kesiapan tuan rumah dalam penutupan Tanwir Muhammadiyah di Palu, Ahad (15/11/2026).
Karena itu, panitia berharap dapat mengundang Kapolri yang baru untuk melihat langsung lokasi penyelenggaraan muktamar. Dukungan kepolisian dinilai penting untuk mengatur arus kendaraan, khususnya ketika peserta bergerak dari penginapan menuju lokasi kegiatan.
Selain menyiapkan armada, panitia juga mengembangkan aplikasi MyMuktamar yang akan terintegrasi dengan sistem pengelolaan kendaraan. Melalui sistem tersebut, panitia dapat memantau posisi kendaraan secara real time, termasuk apabila ada armada yang mengalami kendala.Akrim mengatakan, panitia juga berencana melakukan uji coba penggunaan kendaraan untuk mendukung operasional muktamar.
Tantangan transportasi tersebut tidak terlepas dari penyebaran enam lokasi kegiatan Muktamar. Pembukaan akan berlangsung di Stadion Teladan, Tabligh Akbar di Istana Maimun, pentas seni malam ta'aruf di Lapangan Merdeka, Sidang Tanwir di Kampus Utama UMSU, bazar dan ekspo di Lapangan Astaka serta Gedung Serbaguna, dan sidang muktamar di Auditorium Berkemajuan Kampus IV UMSU, Deli Serdang.
Untuk mengurangi kepadatan, panitia juga telah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Medan agar pembelajaran di sekolah pada 18 dan 19 November 2027 dapat dilaksanakan secara daring."Jarak tempuhnya cukup beragam. Ada yang 20 menit dan bahkan ada yang hampir satu jam. Tentu tantangan utama kita adalah pada akses transportasi," kata Akrim.