Jakarta, CNBC Indonesia - Pengembang perumahan menghadapi tantangan berat dalam menjual rumah. Bukan semata karena daya beli masyarakat, tingginya penolakan pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh perbankan kini ikut menghambat penjualan properti.
Tingkat penolakan KPR yang dihadapi sejumlah developer saat ini sudah sangat tinggi. Bahkan, dalam beberapa kasus, konsumen sudah tersaring sebelum berkas pengajuan kreditnya benar-benar masuk ke bank.
"Kalau kita ngobrol sama teman-teman developer, saya sendiri juga salah satu pengurus REI (Real Estate Indonesia), sekarang ini kalau kita ngobrol itu 50% sampai 80% penolakan sama bank," ujar CEO SiapKPR Marine Novita dalam konferensi pers di Kemang, Jaksel, Selasa (17/11/26).
Persoalan tersebut tidak hanya muncul ketika bank melakukan pemeriksaan dokumen. Ada calon pembeli yang bahkan belum sempat mengajukan KPR secara resmi karena sudah teridentifikasi memiliki persoalan kredit ketika datang ke marketing gallery perumahan.
Awal Desember 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Satu Juta Rumah sebanyak 765.120 unit rumah, didominasi oleh pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 70 persen, atau sebanyak 619.868 unit, sementara rumah non-MBR yang terbangun sebesar 30 persen, sebanyak 145.252 unit.Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, sekitar 20 persen merupakan rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR berupa rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya maupun bantuan stimulan prasarana dan utilitas (PSU), 30 persen lainnya dibangun oleh pengembang perumahan subsidi yang mendapatkan fasilitas KPR FLPP, subsisdi selisih bunga dan bantuan uang muka. Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non subsidi oleh pengembang.Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan, rumah tapak masih digemari kelas menengah ke bawah.Kontribusi serapan properti oleh masyarakat menengah ke bawah terhadap total penjualan properti mencapai 70%.Serapan sebesar 200.000 unit ini, akan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 250.000 unit. Foto: Muhammad Luthfi Rahman |
"Jadi tidak hanya ngomong ditolak, di awal pun pada saat dicek datang ke marketing gallery, konsumen dilihat, jadi belum sempat disubmit ke bank data-datanya, pas dicek konsumennya, ternyata banyak yang tidak lolos disetujui sama bank," katanya.
Kondisi ini membuat pengembang kehilangan calon pembeli meskipun mereka sudah menunjukkan minat terhadap rumah yang ditawarkan. Situasi tersebut juga menjadi tantangan bagi industri properti yang masih membutuhkan peningkatan penjualan untuk mengurangi backlog perumahan.
Masalah baru muncul ketika orang tersebut membutuhkan pembiayaan dalam jumlah besar, seperti KPR. Catatan tunggakan dari berbagai fasilitas pinjaman dapat menjadi pertimbangan bank dalam menilai kelayakan calon debitur.
"Mereka tidak tahu pada saat mau beli rumah baru, mereka lihat dikasih tahu sama developer atau teman-teman bank, 'Pak, Bu, tidak bisa nih, KOL 5.' Mereka bertanya, 'KOL 5 di mana?' Bahkan mereka sendiri sudah lupa karena banyaknya utang," kata Marine yang juga CEO SiapKPR.
KOL 5 dalam SLIK OJK atau BI Checking adalah status kredit terburuk yang menunjukkan kondisi kredit macet. Dampaknya merembet ke berbagai pihak dalam ekosistem perumahan. Konsumen kehilangan kesempatan memiliki rumah, sedangkan developer kesulitan mengonversi calon pembeli menjadi transaksi penjualan.
Penurunan persetujuan kredit juga menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, pembiayaan perumahan ikut menghadapi tekanan dari sisi permintaan maupun kelayakan calon debitur.
"Jadi developer juga terdampak, consumer terdampak, developer tadi ya 50% sampai 80% rejection, lalu bank sendiri juga terdampak sebetulnya karena sekarang juga mungkin teman-teman tahu ya, ekonomi mungkin lagi masih kurang baik, jadi untuk tingkat KPR yang di-approve juga menurun di tahun ini," ungkap Marine.
[Gambas:Video CNBC]
