JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim mengungkapkan kader dari partainya rencananya menduduki posisi ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR soal nasib Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Tapi Hermawi belum tahu kapan Pansus itu akan diumumkan.
Hermawi menyatakan Nasdem mendukung Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Hal itu diajukan terkait nasib Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka setelah kasus ijazahnya kandas di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
"Ya dukung dan bahkan rencana ketua pansusnya dari Nasdem. Kami dukung sepenuh hati," kata Hermawi kepada Republika, Rabu (11/11/2026).
Hermawi menyebut sudah ada lebih dari 10 anggota DPR Fraksi Nasdem yang menandatangani HMP. Tercatat, Partai NasDem memperoleh 69 Kursi di DPR RI untuk periode 2024–2029.
"Terus berkembang jumlahnya, yang jelas di atas 10," ujar Hermawi.
Diketahui, Berdasarkan UU MD3 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014) dan mekanisme tata tertib DPR, Panitia Khusus (Pansus) baru akan dibentuk apabila usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) telah resmi disetujui dalam Rapat Paripurna DPR.
Sementara, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengungkapkan puluhan kader partai Demokrat menandatangani Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Hal itu diajukan terkait nasib Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka setelah kasus ijazahnya kandas di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Hinca menyebut dirinya termasuk anggota DPR dari Demokrat yang kedua menandatangani HMP. "Sudah berproses sampai kemarin sudah puluhan. Nomor satu Benny K Harman, nomor dua Hinca Panjaitan dst," kata Hinca kepada Republika, Rabu (11/11/2026).
Hinca menegaskan Demokrat senafas dengan partai lain yang mendukung HMP. Hinca mensinyalkan tak ada kendala dalam keputusan HMP di parlemen. "Pada prinsipnya Demokrat siap mendukung HMP," ujar Hinca.
Walau demikian, Hinca belum mengetahui kapan Pansus akan dibentuk pasca pengajuan HMP. Hinca mempersilahkan pimpinan DPR RI membahas hal tersebut. "Kita tunggu Pimpinan DPR, setelah menerima HMP dari anggota (DPR), pimpinan MPR membamuskannya dan mem-followup-nya," ujar Hinca.