Nasionalisme sastra adalah nasionalisme lembut dan mendalam. Ia tidak memaksa tetapi mengajak. Ia tidak menyamaratakan, tetapi saling memahami.
Jakarta (ANTARA) - Sastra bukan sekadar kumpulan kata, bukan pelajaran di ruang kelas yang hanya dihafal, tetapi sebuah pesan filosofis jejak peradaban dan kebudayaan bangsa. Sastra adalah ruang kita berada (individu maupun kolektif) dalam menemukan eksistensi.
Sering kali sastra dianggap tak penting: urusan perasaan, hobi, dan pelarian saja. Jauh lebih rendah dibandingkan bidang ekonomi, teknologi, dan lainnya. Padahal, sastra adalah ruang jiwa: simulasi pikiran dan jiwa bangsanya. Mestinya, negara menyadari bahwa sastra itu bagian tak terpisahkan dari peradaban, kebudayaan, dan kehidupan bangsa secara makro.
Karena itu, keberadaan sastra di negeri ini penting dimartabatkan. Memartabatkan sastra sama artinya dengan memartabatkan bangsanya. Berikut pokok-pokok pemikiran dalam upaya memarbatkan sastra Indonesia.
Pertama, pisahkan pelajaran Sastra Indonesia dari pelajaran Bahasa Indonesia di semua jenjang pendidikan. Selama ini, sastra hanya pelengkap pelajaran bahasa. Siswa jarang diajarkan memahami makna (kesadaran) di balik cerita, puisi, atau drama. Jika sastra berdiri sendiri sebagai mata pelajaran, kita bisa leluasa mendedah hikmah dan pesan humanitas yang ada di dalamnya.
Secara eksistensial, sastra akan mengajarkan generasi muda tidak sekadar "menggunakan bahasa" tetapi peka makna bahasa, paham pengalaman manusia lain, dan mengerti jati diri bangsanya. Negara harus hadir untuk mengangkat kembali sastra yang selama ini hanya menjadi "anak tiri". Dengan kondisi ini, kita kehilangan ruang jujur dalam mengenali jejak kebudayaan bangsa.
Kedua, hadirnya pengorbanan negara. Kehadiran negara mengalokasikan sumber daya, waktu, dan perhatian yang layak. Artinya, sadar bahwa investasi bidang sastra itu bukan pemborosan, tetapi investasi atas kualitas kemanusiaan dan cinta bangsa di masa depan.
Jika negara hanya menekankan pembangunan ekonomi, infrastruktur, tetapi melupakan "pembangunan bidang sastra", kelak bangsa ini akan mengalami kemiskinan makna hidup. Kebijakan yang berpihak pada dunia sastra menjadi bukti kesadaran bahwa hidup-matinya suatu bangsa bukan saja butuh asupan fisik tetapi juga menu jiwa: cerita, pemikiran, keindahan, dan kebenaran yang bisa dipetik dari karya sastra.
Ketiga, hadirnya sastrawan profesional yang sejahtera. Salah anggap terbesar selama ini adalah penulis "harus miskin" dan menderita agar mampu berkarya hebat. Bagi saya, sastrawan harus hidup layak dari karyanya. Ini konsekuensi logis atas prestasi, sama pada bidang-bidang lainnya.
Jika sastrawan hidup sejahtera maka dapat berkarya dengan tenang, jujur, dan mandiri. Tidak lagi berkarya untuk memenuhi kebutuhan perut: "berbicara" secara merdeka. Secara eksistensial, sastrawan sejahtera adalah mereka yang memiliki kejujuran dan kebebasan tentang kehidupan tanpa takut kehilangan sumber penghidupan. Menyejahterakan sastrawan sama artinya dengan melindungi ruang kebebasan berpikir sebuah bangsa.
Keempat, adanya subsidi penerbitan buku sastra. Dunia percetakan sering kali dikendalikan oleh hukum ekonomi. Laku, diterbitkan. "Kurang laku", ditolak meski isinya bernilai besar. Di sini, peran subsidi negara diperlukan. Subsidi penerbitan sesungguhnya upaya memastikan lahirnya karya berbobot, tetapi tidak populer, dan tetap bisa diakses masyarakat.