JAKARTA — Penggunaan pasal makar kembali menjadi perhatian publik sehubungan terkuaknya kasus penyadapan ilegal terhadap presiden dengan tersangka eks kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah petinggi Polri lainnya. Ironisnya, pasal tersebut kerap diterapkan kepolisian untuk menangkap sejumlah tokoh politik, aktivis, hingga kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Papua dalam beberapa tahun belakangan.
Dalam KUHP lama, ketentuan makar antara lain diatur dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 110. Pasal 106 berkaitan dengan maksud memisahkan sebagian wilayah negara, sedangkan Pasal 107 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan yang sah. Adapun Pasal 110 mengatur pemufakatan jahat berkaitan dengan sejumlah tindak pidana makar.
Kasus yang cukup menyita perhatian publik terjadi pada 2 Desember 2016, bertepatan dengan pelaksanaan Aksi Bela Islam III atau Aksi 212 di Jakarta. Polisi menangkap 10 orang yang diduga terlibat dalam permufakatan jahat untuk melakukan makar. Sejumlah nama yang mencuat di antaranya mantan anggota DPR Sri Bintang Pamungkas, aktivis Jamran, Rizal Kobar, musisi Ahmad Dhani, Rachmawati Soekarnoputri, Ratna Sarumpaet, dan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen.
Sri Bintang kemudian ditahan dan dikenakan Pasal 107, Pasal 110, dan Pasal 87 KUHP. Sementara itu, Jamran dan Rizal Kobar juga ditahan, tetapi dengan sangkaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Polisi menyebut terdapat indikasi pemufakatan jahat untuk menguasai parlemen. Namun, tidak seluruh orang yang ditangkap menjalani penahanan. Tujuh orang lainnya dipulangkan setelah pemeriksaan.
Nama pengacara Eggi Sudjana mencuat dalam perkara dugaan makar setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Eggi ditetapkan sebagai tersangka menyusul pidatonya di depan kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada 17 April 2019.
Dalam kesempatan tersebut, Eggi menyerukan gerakan people power setelah muncul polemik mengenai hasil penghitungan suara Pilpres 2019.
Polisi menyangkakan Pasal 107 dan Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP serta sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Eggi membantah tuduhan makar. Dia menilai seruan yang disampaikannya merupakan bagian dari tuntutan agar penyelenggaraan pemilu berlangsung jujur dan adil.
Selain Eggi, aktivis sosial Lieus Sungkharisma dan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen juga pernah terseret perkara dugaan makar pada 2019. Lieus dipanggil penyidik Bareskrim Polri setelah dilaporkan terkait dugaan penghasutan dan makar. Dia membantah tuduhan tersebut dan menyatakan hanya menyuarakan tuntutan agar pemilu berjalan jujur dan adil.
Sementara itu, Kivlan ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyebaran berita bohong dan makar pada Mei 2019. Perkaranya kemudian juga berkaitan dengan dugaan kepemilikan senjata api ilegal.
Dalam perkembangan penyidikan, polisi mengaitkan perkara senjata api tersebut dengan dugaan rencana pembunuhan terhadap sejumlah tokoh nasional pada kerusuhan 21-22 Mei 2019. Kivlan membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya.