Otoritas Jasa Keuangan () dan Bank Indonesia () memperkuat jalur penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SK).
Penguatan tersebut dilakukan melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Bersama OJK dan BI mengenai tata cara kerja sama dan koordinasi penyelesaian sengketa.
Mekanisme ini juga diperluas untuk mencakup sengketa yang melibatkan penyelenggara di bidang sistem pembayaran.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Dicky Kartikoyono mengatakan mekanisme tersebut diharapkan mempermudah konsumen dalam menyelesaikan permasalahan dengan penyelenggara jasa keuangan tanpa harus langsung menempuh jalur pengadilan.
"Kalau semua permasalahan perdata yang tidak bisa diselesaikan oleh internal dispute resolution, akan masuk semuanya ke LAPS," ujar Dicky dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11).
Dicky menjelaskan konsumen terlebih dahulu harus menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara jasa keuangan melalui mekanisme penyelesaian pengaduan internal atau internal dispute resolution (IDR).
Apabila konsumen dan penyelenggara tidak mencapai kesepakatan melalui mekanisme tersebut, konsumen dapat meminta pengaduannya diproses melalui LAPS-SK.
Dalam mekanisme yang diperkuat ini, penyelenggara jasa keuangan juga harus mengikuti proses penyelesaian sengketa melalui LAPS-SK.
Dicky mengatakan penguatan tersebut menjadi pembeda dengan mekanisme sebelumnya. Konsumen kini diarahkan untuk menempuh penyelesaian melalui LAPS-SK sebelum membawa sengketa keperdataan ke pengadilan.
"Kalau yang lalu internal dispute resolution tidak bisa sepakat, konsumen dan Bapak Ibu sekalian mungkin bisa langsung ke pengadilan. Tapi sekarang ini pengadilan bilang ke OJK, OJK tolong kurangi permasalahan perdata dari industri jasa keuangan yang masuk pengadilan. Selesaikan terlebih dahulu di LAPS," ujar Dicky.
Ia menjelaskan proses penyelesaian sengketa nantinya melibatkan mediator, arbiter, dan adjudikator yang independen serta memiliki sertifikasi dan standar yang sesuai.
Sementara itu, LAPS-SK berperan sebagai fasilitator dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.
Menurut Dicky, penguatan mekanisme ini juga bertujuan menghindari konsumen harus menyampaikan pengaduan berulang kali ke berbagai lembaga, seperti BI, OJK, maupun penyelenggara jasa keuangan.
"Konsumen tidak perlu pindah dari satu pintu ke pintu yang lain mengadu ini, mengadu itu. Bahkan redundant ngadu ke BI, ngadu ke OJK, ngadu ke Bapak Ibu sekalian," ujarnya.
Diki menambahkan Juklak Bersama OJK dan BI memberikan pedoman koordinasi kedua lembaga dalam penyelesaian sengketa, termasuk terkait kelembagaan, pelaporan, pengenaan sanksi, hingga pemberian perintah tertulis sesuai kewenangan masing-masing.
Ia menegaskan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa merupakan bagian dari upaya membangun perlindungan konsumen yang terintegrasi di tengah semakin kompleksnya layanan keuangan digital.
Menurutnya, satu transaksi saat ini dapat melibatkan berbagai pihak, mulai dari bank, penyedia jasa sistem pembayaran, payment gateway, merchant, platform digital, hingga perusahaan telekomunikasi. Kondisi tersebut membuat konsumen kerap kesulitan menentukan pihak yang harus bertanggung jawab ketika terjadi masalah.
Karena itu, OJK mendorong penyelenggara jasa keuangan memperkuat penanganan pengaduan internal dan memastikan konsumen memperoleh akses penyelesaian sengketa yang jelas.
Penguatan LAPS-SK tersebut menjadi salah satu langkah dalam GEBER PK 2027 yang mengusung tiga pilar, yakni Empowered Consumers, Stronger Protection, dan Collaborative Action.