Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan () menyiapkan anti-scam untuk membantu masyarakat mendeteksi penipuan keuangan digital, mulai dari nomor telepon, tautan, hingga rekening yang terindikasi melakukan kejahatan. Aplikasi ini dirancang sebagai langkah pencegahan dini sebelum masyarakat melakukan transaksi keuangan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengatakan, aplikasi tersebut akan mengintegrasikan berbagai basis data agar masyarakat dapat memeriksa legalitas dan keamanan pihak yang menawarkan layanan keuangan.
“Anti-scam apps itu tujuannya adalah memberikan jawaban kepada masyarakat ketika mereka harus bertanya. Apakah telepon legal atau ilegal, link ini palsu atau tidak, dan rekeningnya aman atau sudah terkena scam,” ujar Dicky dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dicky mengungkapkan, jumlah laporan penipuan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah melonjak drastis dari sekitar 18.000 menjadi lebih dari 700.000 laporan dalam kurun waktu sedikit lebih dari dua tahun. Lonjakan tersebut mencerminkan semakin kompleksnya modus kejahatan seiring berkembangnya ekosistem keuangan digital.
Menurutnya, satu transaksi digital saat ini melibatkan banyak pihak, mulai dari perbankan, penyedia jasa pembayaran, payment gateway, merchant, platform digital, perusahaan telekomunikasi, hingga vendor pihak ketiga. Kondisi berlapis tersebut kerap membuat konsumen kesulitan menentukan pihak yang bertanggung jawab ketika mengalami kerugian.
“Bagi industri, ini adalah ekosistem. Tapi bagi konsumen, mereka hanya melihat satu pengalaman, yaitu kehilangan uang. Oleh karena itu, ketika terjadi masalah, konsumen tidak seharusnya dipaksa memahami siapa yang berada di balik setiap lapisan ekosistem itu,” tegasnya.
Pengembangan dan Integrasi Data
Saat ini, OJK tengah mengembangkan aplikasi anti-scam tersebut melalui tahap uji coba (sandbox) dengan dukungan Asian Development Bank (ADB), World Bank, dan Gates Foundation. Pada fase awal, aplikasi akan memuat basis data untuk memeriksa nomor telepon, tautan, serta rekening yang masuk daftar hitam (blacklist).
Ke depan, OJK berencana mengintegrasikan aplikasi tersebut dengan data kementerian, lembaga terkait, serta Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI). Integrasi ini juga membuka peluang pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) guna memetakan dan menganalisis jaringan penipuan secara lebih akurat.
Perkuat Penyelesaian Sengketa Konsumen
Selain langkah pencegahan, OJK bersama Bank Indonesia (BI) turut memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Penguatan ini merujuk pada amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) guna mengintegrasikan penanganan sengketa di sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran.
Melalui mekanisme tersebut, konsumen terlebih dahulu menempuh penyelesaian pengaduan secara internal (internal dispute resolution/IDR) di lembaga jasa keuangan terkait. Apabila tidak tercapai kesepakatan, konsumen dapat membawa sengketa ke LAPS SJK sebelum menempuh jalur pengadilan.
Dicky menegaskan, pelindungan konsumen tidak boleh sekadar berfokus pada penanganan pengaduan setelah kerugian terjadi. OJK mendorong industri keuangan memperkuat aspek pencegahan sejak tahap perancangan produk, transparansi biaya, keamanan transaksi, hingga pemulihan hak konsumen.
“Kecepatan inovasi di industri harus diimbangi dengan kecepatan melakukan pelindungan konsumen. Kita tidak boleh selalu menunggu masalah menjadi besar baru kemudian memperbaiki sistem,” ujarnya.
Ia menambahkan, setiap pengaduan konsumen wajib dijadikan bahan evaluasi bagi pelaku industri untuk membenahi produk, proses bisnis, serta sistem pengawasan. Menurutnya, industri jasa keuangan merupakan lini pertahanan pertama dalam mencegah kerugian masyarakat, sementara otoritas menjalankan fungsi pengawasan.