Ekonomi

OJK Buka Opsi Pembentukan Lembaga Baru Pengelola Dana Pesangon

OJK Buka Opsi Pembentukan Lembaga Baru Pengelola Dana Pesangon

Liputan6.com, Jakarta - () tidak mempermasalahkan pihak yang nantinya ditunjuk sebagai pengelola .

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, menilai pengelolaan dana tersebut dapat dilakukan oleh berbagai lembaga, selama memiliki fungsi sebagai penyelenggara program pensiun.

Sejumlah opsi yang dapat dipertimbangkan antara lain BPJS Ketenagakerjaan, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), maupun lembaga khusus yang dibentuk pemerintah untuk menghimpun dan mengelola dana cadangan pesangon.

"Dana cadangan sebaiknya masuk dalam kelompok dana pensiun. Pengelolanya adalah pengelola yang menyelenggarakan program pensiun. Apakah itu di BPJS TK, apakah itu di DPLK, apakah itu di lembaga khusus yang dibentuk khusus menyelenggarakan menghimpun dana cadangan pensiun. Tapi intinya harus itu dana pensiun,” kata Ogi dalam Diskusi Anggota Dewan Komisioner OJK, di Bali, Selasa (17/11/2026).

Ia menambahkan, apabila pemerintah berencana membentuk lembaga baru untuk mengelola dana tersebut, lembaga itu sebaiknya tetap berstatus sebagai penyelenggara dana pensiun.

Dengan demikian, perhatian utama OJK bukan terletak pada siapa lembaga yang akan ditunjuk, melainkan pada kategori dan mekanisme pengelolaan dana yang dihimpun.

"Jadi, kami posisinya sebaiknya itu adalah tetap dikategorikan sebagai dana pensiun. Kalau penyelenggaranya kita open siapa saja. Tapi adalah lembaga penyelenggara dana pensiun,” ujarnya.

Ogi menjelaskan, isu pengelolaan dana cadangan pesangon mencuat seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ketenagakerjaan. Dalam beleid tersebut, pengelolaan dana pesangon akan dilakukan oleh lembaga khusus yang penetapan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah (PP).

Namun, hingga saat ini PP yang mengatur ketentuan tersebut belum diterbitkan. Kondisi ini memunculkan berbagai spekulasi mengenai pihak yang nantinya akan ditunjuk untuk mengelola dana cadangan pesangon, termasuk kabar mengenai keterlibatan Danantara.

Ogi menekankan, jika pemerintah memilih membentuk lembaga baru, fungsi utamanya tetap harus sesuai dengan penyelenggaraan program dana pensiun.

"Kalau pemerintah mau bentuk baru ya silakan, tapi itu adalah penyelenggara dana pensiun,” pungkasnya.