Ekonomi

OJK Sebut Bank RI Bisa Kecipratan Dampak Pemilu Midterm AS

OJK Sebut Bank RI Bisa Kecipratan Dampak Pemilu Midterm AS

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat hasil pemilihan umum paruh waktu atau midterm elections di Amerika Serikat (AS) berpotensi memberikan dampak positif terhadap industri perbankan Indonesia pada 2027. Pergeseran kebijakan perdagangan dan luar negeri AS yang mungkin terjadi setelah pemilu tersebut diharapkan dapat mendorong penghimpunan dana perbankan nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, prospek pertumbuhan perbankan Indonesia pada 2027 masih positif. Hal ini didukung oleh proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang membaik serta potensi perubahan arah kebijakan AS setelah pelaksanaan pemilu midterm.

"Untuk tahun 2027, kami melihat bahwa pertumbuhan perbankan masih akan terus positif. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang membaik serta hasil midterm elections di AS yang dipandang akan memberikan pengaruh terhadap pergeseran kebijakan perdagangan dan luar negeri global, diharapkan dapat berdampak positif pada penghimpunan dana perbankan Indonesia," ujar Dian dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, peningkatan penghimpunan dana tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sekaligus menurunkan biaya dana atau cost of fund perbankan.


Dengan penghimpunan dana yang lebih positif, ketersediaan likuiditas perbankan diharapkan tetap terjaga. Kondisi ini pada akhirnya dapat mendukung kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat dan dunia usaha.

Di sisi lain, OJK memastikan kondisi likuiditas perbankan nasional saat ini masih cukup memadai. Hingga September 2026, rasio Liquidity Coverage Ratio (LCR) tercatat sebesar 181,91%, jauh di atas ketentuan minimum 100%.

Sementara itu, rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) mencapai 105,7%, sedangkan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 24,1%. Kedua rasio tersebut juga berada jauh di atas ambang batas minimum masing-masing sebesar 50% dan 10%.

OJK akan terus memantau kondisi likuiditas perbankan, baik secara industri maupun individual, melalui pengawasan berbasis risiko. Pengawasan akan dilakukan lebih intensif terhadap bank-bank yang memiliki buffer likuiditas relatif terbatas dan rasio likuiditas mendekati ambang batas minimum.

OJK juga memastikan bank-bank tersebut memiliki langkah mitigasi yang memadai untuk menjaga kecukupan likuiditas dan mengantisipasi potensi tekanan. Koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga akan terus dilakukan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Selain itu, OJK secara berkala melakukan uji ketahanan atau stress test terhadap industri perbankan untuk mengantisipasi berbagai risiko yang bersumber dari dinamika ekonomi global maupun domestik.

Perbankan juga diwajibkan melakukan stress test secara mandiri dengan menggunakan berbagai skenario terkait kondisi perekonomian, pasar keuangan, serta situasi politik global dan domestik.

Melalui pengujian tersebut, bank diharapkan dapat mengidentifikasi potensi risiko sejak dini dan menyiapkan langkah mitigasi yang tepat, termasuk untuk mengantisipasi dampaknya terhadap permodalan maupun likuiditas.

Dian menyebutkan, hasil stress test yang dilakukan OJK maupun perbankan menunjukkan bahwa permodalan industri perbankan saat ini masih memadai untuk menghadapi risiko akibat perubahan signifikan kondisi makroekonomi Indonesia.

Sementara itu, dari sisi penyaluran kredit, OJK mencermati permintaan pembiayaan ke sektor riil dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih akan dipengaruhi oleh dinamika ekonomi serta perubahan pola konsumsi masyarakat.

Tekanan daya beli, terutama pada kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah, juga berpotensi memengaruhi omzet dan perputaran kas sektor riil maupun pelaku UMKM.

Oleh karena itu, OJK menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam mendorong pertumbuhan kredit. Ekspansi pembiayaan harus tetap didasarkan pada kebutuhan riil dan kemampuan membayar debitur.

Perbankan juga diminta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, termasuk dalam menilai kemampuan pembayaran calon debitur serta memastikan penerapan manajemen risiko yang memadai.

Adapun kredit UMKM pada September 2026 tercatat tumbuh 2,68% secara tahunan (year on year/yoy). Secara terperinci, kredit usaha mikro tumbuh 3,05% yoy, kredit usaha kecil tumbuh 1,62% yoy, sedangkan kredit usaha menengah tumbuh 3,61% yoy.

OJK tetap optimistis kredit UMKM akan mencatatkan pertumbuhan positif hingga akhir 2026. Terjaganya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) diharapkan turut menopang aktivitas usaha para pelaku UMKM.

Dalam mendorong pembiayaan UMKM, OJK bersama pemerintah juga terus memperkuat berbagai kebijakan. Salah satunya melalui penerbitan POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (POJK UMKM).

[Gambas:Video CNBC]