Ekonomi

OJK Siapkan Aplikasi Anti-Scam, Bisa Cek Nomor hingga Rekening Penipu

OJK Siapkan Aplikasi Anti-Scam, Bisa Cek Nomor hingga Rekening Penipu
Jakarta, CNN Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan () menyiapkan aplikasi anti-scam yang memungkinkan masyarakat memeriksa keamanan nomor telepon, tautan, hingga rekening sebelum melakukan transaksi.

Aplikasi tersebut dikembangkan untuk membantu masyarakat mengenali potensi penipuan digital sejak awal.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Dicky Kartikoyono mengatakan aplikasi itu nantinya dapat digunakan masyarakat untuk memastikan apakah nomor telepon yang menghubungi mereka legal atau ilegal, tautan yang diterima palsu atau tidak, hingga rekening tujuan transfer terindikasi aman atau pernah digunakan untuk penipuan.

"Kami akan melaunch anti-scam apps. Tujuannya adalah memberikan jawaban kepada masyarakat ketika mereka harus bertanya. Bertanya mengenai ini telepon legal atau ilegal, link ini palsu atau tidak palsu, dan yang paling penting juga ini rekeningnya aman atau rekening yang sudah kena scam," ujar Dicky dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11).

Dicky menjelaskan pengembangan aplikasi tersebut saat ini masih dalam tahap sandbox. Sistemnya akan terhubung dengan berbagai basis data atau database yang dimiliki sejumlah lembaga dan pihak terkait.

Basis data tersebut antara lain mencakup daftar hitam nomor telepon dari sektor telekomunikasi, informasi rekening dari Komdigi, serta data dari asosiasi, OJK, dan Bank Indonesia (BI).

Menurut Dicky, integrasi data diperlukan agar masyarakat bisa memperoleh informasi yang lebih lengkap sebelum bertransaksi. Ke depan, aplikasi tersebut juga berpotensi dilengkapi teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk melakukan analisis jaringan penipuan.

"Nanti kalau sudah terhubung semua, bisa kita tambahkan dengan AI yang bisa melakukan network analysis," katanya.

Ia mengakui OJK tidak mengembangkan aplikasi tersebut hanya dengan mengandalkan dukungan anggaran internal. Pengembangannya turut memperoleh bantuan dari Asian Development Bank (ADB), World Bank, dan Gates Foundation.

Dicky menilai aplikasi tersebut penting karena masyarakat selama ini belum memiliki satu tempat yang mudah diakses untuk memeriksa berbagai informasi mencurigakan, mulai dari pesan singkat, tautan di internet, hingga tawaran produk keuangan.

Ia berharap pengembangan aplikasi dapat dilakukan secara bertahap dengan memperluas integrasi data dari berbagai kementerian dan lembaga.

Pengembangan aplikasi anti-scam tersebut juga didorong oleh meningkatnya laporan penipuan digital yang diterima otoritas. Dicky mengungkapkan jumlah laporan yang masuk sejak kehadiran Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) melonjak dari sekitar 18 ribu menjadi lebih dari 700 ribu dalam kurun waktu sekitar dua tahun.

"Dalam jangka waktu dua tahun lewat sedikit, dari 18 ribu ketika ada IASC, sekarang ini laporannya sudah lebih dari 700 ribu," ungkapnya.

Menurut Dicky, penanganan penipuan digital saat ini semakin kompleks karena satu transaksi dapat melibatkan banyak pihak. Ekosistem tersebut mencakup perbankan, penyedia jasa sistem pembayaran, payment gateway, merchant, agregator merchant, platform digital, perusahaan telekomunikasi, hingga vendor pihak ketiga.

Kondisi tersebut membuat konsumen kerap kesulitan menentukan pihak yang harus dihubungi ketika mengalami masalah atau kehilangan uang.

"Bagi industri, ini adalah ekosistem. Tapi bagi konsumen, mereka hanya lihat satu pengalaman. Pengalaman kehilangan uang," kata Diki.

Karena itu, ia menilai konsumen tidak seharusnya dibebani untuk memahami seluruh pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi ketika terjadi penipuan. Konsumen membutuhkan kejelasan mengenai tempat mengadu, pihak yang bertanggung jawab, serta mekanisme pemulihan hak dan pengembalian dana.

Dicky menegaskan perlindungan konsumen tidak cukup hanya mengandalkan penanganan pengaduan setelah masyarakat menjadi korban. Upaya pencegahan harus dilakukan sejak sebelum transaksi berlangsung.

"Pengaduan adalah titik ketika konsumen sudah mengalami masalah. Itu terlambat. Pelindungan yang efektif itu bekerja jauh sebelum itu. Harus lebih proaktif di depan," ujarnya.

Ia juga meminta industri jasa keuangan memperkuat keamanan transaksi dan data, menyampaikan informasi serta biaya secara transparan, dan memastikan konsumen diperlakukan secara adil.

Menurutnya, industri menjadi lini pertahanan pertama dalam perlindungan konsumen, sedangkan otoritas berperan sebagai lini kedua dan aparat penegak hukum menjadi lini ketiga ketika persoalan masuk ke ranah hukum.

Dicky menegaskan perlindungan konsumen merupakan tanggung jawab bersama seluruh pelaku ekosistem keuangan digital, bukan hanya OJK dan BI.