Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah perusahaan dan individu setelah menemukan pelanggaran dalam 10 kasus di pasar modal Indonesia. Pelanggaran tersebut mencakup manipulasi perdagangan saham, ketidakpatuhan terhadap keterbukaan informasi, hingga pelanggaran ketentuan transaksi afiliasi.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, tiga dari 10 kasus tersebut berkaitan dengan manipulasi perdagangan saham. Total keuntungan tidak sah yang diperintahkan untuk dikembalikan mencapai Rp23,77 miliar.
Selain itu, OJK mengenakan denda administratif dengan nilai keseluruhan Rp3,71 miliar atas berbagai pelanggaran ketentuan pasar modal.
Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis Sabtu (21/11/2026), OJK menegaskan bahwa nilai Rp23,77 miliar tersebut merupakan keuntungan tidak sah yang diperintahkan untuk dikembalikan, bukan dana yang telah berhasil dipulihkan.
Sanksi yang diberikan juga tidak terbatas pada denda. OJK turut menjatuhkan larangan berkegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK), memerintahkan penutupan rekening efek, serta mewajibkan sejumlah pihak memenuhi ketentuan tertentu.
Berikut rincian 10 kasus pelanggaran pasar modal beserta sanksi yang dijatuhkan OJK:
1. Manipulasi Saham PT Grand House Mulia Tbk. (HOMI)
OJK menemukan praktik manipulasi perdagangan saham HOMI selama periode 20 Maret hingga 21 Juli 2023 yang melibatkan PT Sakti Maju Berdikari, Teddi Budiman selaku Direktur PT Sakti Maju Berdikari, Manajer PT Pilarmas Investindo Sekuritas Hermanto, dan Indra S selaku adik Hermanto.
Pelanggaran tersebut dilakukan melalui pola transaksi yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan saham. Pemeriksaan OJK menemukan 15 rekening efek nasabah yang terindikasi terkait dengan praktik tersebut.
Keuntungan tidak sah dari aktivitas perdagangan itu mencapai Rp6.893.961.022.
OJK memerintahkan keempat pihak mengembalikan keuntungan tersebut. Selain itu, Teddi Budiman dilarang berkegiatan di sektor PMDK selama 5 tahun, Hermanto selama 10 tahun, dan Indra S selama 3 tahun.
OJK juga memerintahkan perusahaan efek terkait menutup 15 rekening efek yang teridentifikasi digunakan dalam aktivitas perdagangan tersebut.
2. Manipulasi Saham PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. (SAMF)
Kasus kedua berkaitan dengan perdagangan saham SAMF pada periode 4 hingga 19 Mei 2021.
OJK menemukan manipulasi yang melibatkan Ir JK Kristiyono, PT Surapon Berkah Makmur, Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat.
Berdasarkan pemeriksaan, transaksi yang dilakukan Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat berlangsung dari alamat yang sama, yakni PT Bintang Pagi Kapital.
OJK juga menemukan keterkaitan JK Kristiyono dan PT Surapon Berkah Makmur dengan SAMF.
OJK memerintahkan JK Kristiyono dan PT Surapon Berkah Makmur mengembalikan keuntungan tidak sah sebesar Rp10.836.819.367. Sementara itu, empat individu lainnya diperintahkan mengembalikan Rp1.717.032.907.
Para pihak juga dikenai larangan berkegiatan di sektor PMDK selama 5 hingga 10 tahun. OJK turut memerintahkan penutupan rekening efek atas nama Iffat Ashila Iqbal di PT Mirae Asset Sekuritas.
3. Manipulasi Saham PT Suryamas Dutamakmur Tbk. (SMDM)
OJK menemukan manipulasi perdagangan saham SMDM pada periode 6 September hingga 18 Oktober 2022.
Pelanggaran dilakukan secara bersama-sama oleh Aldo Pratama Purnomo, Noval Diansyah, Rudi Thamrin, Helin Liu, Santi, Johan, Herjohan, Ananda Mauludin, dan Riki Gustanto.
Enam pihak di antaranya melakukan transaksi saham SMDM saat mengikuti kompetisi HOTS Championship Season 9 dan Season 10 yang diselenggarakan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
Pola transaksi tersebut dinilai menciptakan gambaran perdagangan yang tidak mencerminkan permintaan dan penawaran sebenarnya.
OJK memerintahkan kesembilan pihak mengembalikan keuntungan tidak sah sebesar Rp4.322.722.400.
Aldo Pratama Purnomo juga dilarang berkegiatan di sektor PMDK selama 5 tahun, sedangkan delapan pihak lainnya dikenai larangan selama 3 tahun.
4. Pelanggaran Keterbukaan Informasi PT Indosterling Technomedia Tbk. (TECH)
OJK menjatuhkan sanksi kepada TECH beserta sejumlah pengurusnya karena tidak memenuhi kewajiban keterbukaan informasi material.
Pelanggaran berkaitan dengan tidak disampaikannya informasi mengenai putusan Mahkamah Agung Nomor 5937/Pid.Sus/2022 tertanggal 28 November 2022 dalam perkara hukum yang melibatkan Sean William Henley, Komisaris Utama TECH pada 2022.
Informasi tersebut juga tidak dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan pada 2022.
OJK mengenakan denda Rp250 juta kepada TECH, Rp200 juta kepada Sean William Henley, serta masing-masing Rp80 juta kepada Billy Andrian, Yoas, dan Nunu Nugraha.
5. Pelanggaran Transaksi Material PT Karya Bersama Anugerah Tbk.
PT Karya Bersama Anugerah Tbk. terbukti tidak menjalankan prosedur transaksi material atas perjanjian jual beli tanah di Kalimantan.
Atas pelanggaran tersebut, OJK menjatuhkan denda administratif sebesar Rp800 juta kepada perusahaan.
Selain itu, dua direksinya, Nicholas Sumasto dan Budi Hariyanto Hartono, dikenai denda Rp400 juta secara tanggung renteng.
Keduanya dinilai tidak melaksanakan tugas pengurusan perusahaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan pasar modal.
6. Pelanggaran Pengalihan Saham Treasuri PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk.
OJK mengenakan denda Rp550 juta kepada PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. karena tidak memenuhi kewajiban pengalihan 114.068.100 saham treasuri hingga batas waktu 4 April 2025.
Saham tersebut merupakan hasil pembelian kembali yang dilakukan pada periode 21 September hingga 23 November 2015.
Selain denda, perusahaan diperintahkan mengalihkan seluruh saham tersebut dalam waktu enam bulan sejak 12 Oktober 2026.
7. Pelanggaran Transaksi Afiliasi PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk dikenai denda administratif sebesar Rp325 juta.
Sanksi tersebut dijatuhkan karena perusahaan tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi dalam penambahan penyertaan modal kepada PT Sinarniaga Sejahtera.
OJK menyatakan tindakan tersebut melanggar ketentuan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 42/POJK.04/2020.
8. Pelanggaran Pengalihan Saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
OJK menjatuhkan denda Rp550 juta kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. karena tidak memenuhi ketentuan pengalihan saham PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, yang sebelumnya bernama PT Holcim Indonesia Tbk.
Pelanggaran berkaitan dengan kewajiban pengalihan saham hasil Penawaran Tender Wajib sebesar sedikitnya 2,62% dari modal disetor perusahaan atau sekitar 236.738.922 saham.
Kewajiban tersebut seharusnya dipenuhi paling lambat 22 April 2021, yakni dua tahun setelah Penawaran Tender Wajib selesai pada 22 April 2019.
OJK memerintahkan Semen Indonesia mengalihkan kembali saham tersebut kepada masyarakat paling lambat 31 Desember 2026.
9. Pelanggaran Transaksi Afiliasi PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.
PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. dijatuhi denda administratif sebesar Rp75 juta karena tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi sesuai ketentuan.
Pelanggaran tersebut berkaitan dengan akuisisi PT Anugrah Gloria Mas oleh PT Agro Dynamics Indo.
OJK menyatakan perusahaan tidak memenuhi sejumlah ketentuan dalam POJK Nomor 42/POJK.04/2020 mengenai transaksi afiliasi.
10. Pelanggaran Pelaporan Keuangan PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk.
OJK mengenakan denda Rp300 juta dan sanksi peringatan tertulis kepada PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. atas sejumlah pelanggaran pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi.
Pelanggaran yang ditemukan antara lain mencakup penyajian arus kas transaksi dengan pihak berelasi, pencatatan saldo piutang dan utang yang tidak sesuai dengan dokumen pendukung, serta ketidakpatuhan terhadap kewajiban pelaporan transaksi afiliasi.
Perusahaan juga dinilai tidak memenuhi sejumlah ketentuan keterbukaan informasi, termasuk terkait perjanjian utang dan keterlambatan pengumuman pengangkatan Ketua Komite Audit.
Selain perusahaan, OJK menjatuhkan denda Rp15 juta kepada Jailani atas pelanggaran ketentuan dalam audit laporan keuangan tahunan 2020 perusahaan tersebut.
OJK menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap 10 kasus tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat integritas pasar modal dan memberikan perlindungan kepada investor.
Otoritas juga mengingatkan bahwa manipulasi perdagangan saham yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan tidak dapat ditoleransi karena berpotensi mengganggu mekanisme pembentukan harga yang wajar.
Ke depan, OJK akan terus meningkatkan pengawasan transaksi efek, memperkuat pemeriksaan, dan berkoordinasi dengan organisasi pengatur mandiri atau Self-Regulatory Organizations (SRO) untuk mencegah pelanggaran serupa.
[Gambas:Video CNBC]