Jakarta (ANTARA) - Ombudsman RI menyampaikan hasil pengawasan implementasi sertifikasi halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Jakarta, Rabu.
Dalam acara penyerahan laporan, anggota Ombudsman RI Maneger Nasution mengatakan kepastian kehalalan produk berkaitan dengan keyakinan, keamanan dan kepercayaan produk yang dikonsumsi.
"Oleh karena itu, negara harus hadir memastikan bahwa sistem jaminan produk halal berjalan secara efektif, transparan dan akuntabel," kata Maneger.
Dalam pandangan Ombudsman RI, pelaksanaan jaminan produk halal juga merupakan pelaksanaan pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah.
Maneger menjelaskan pemantauan dilakukan Ombudsman RI di DKI Jakarta dan Kota Tangerang Selatan pada 14–16 Oktober 2026 sebagai tindak lanjut atas kajian sistemik mengenai Tata Kelola Pelayanan Sistem Jaminan Produk Halal yang telah dilakukan pada 2024 dan untuk melihat kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026.
Pemantauan dilakukan di ritel modern, pasar tradisional, serta fasilitas pemotongan hewan untuk melihat pemenuhan kewajiban sertifikasi halal dan tata kelola pembinaan serta pengawasannya.
Ombudsman RI memeriksa 159 sampel produk barang konsumsi harian yang terbagi dalam delapan kategori, yaitu daging olahan; permen/dessert/jelly; roti/pastry; minuman; keju/yoghurt/olahan susu; mi/snack/bumbu instan; kapsul/vitamin kesehatan; dan kosmetik.
Pemeriksaan dilakukan terhadap penggunaan logo halal, keterbacaan nomor identitas halal, serta pencocokan data melalui aplikasi atau sistem pengecekan produk halal BPJPH.
Hasilnya, 81 produk (50,9 persen) sesuai dan 78 produk (49,1 persen) tidak sesuai.
Ia mengungkapkan pola ketidaksesuaian yang ditemukan antara lain masih digunakannya logo halal lama, nomor yang tidak terdaftar dalam sistem BPJPH, sertifikat halal tanpa nomor, serta produk impor yang hanya mengandalkan keterangan halal dari negara asal tanpa nomor registrasi BPJPH.
"Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha menengah dan besar belum berjalan sepenuhnya," ungkapnya.
Kepala Keasistenan Utama VII Ombudsman RI Diah Suryaningrum menambahkan Ombudsman RI juga melakukan pemantauan terhadap usaha mikro kecil (UMK) dan kesiapan sektor hulu.
Meskipun UMK memperoleh relaksasi hingga 17 Oktober 2028, kehalalan bahan baku dan proses produksi tetap menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan, terutama karena sektor hulu merupakan titik awal rantai pasok pembuatan suatu produk.
Di Pasar Mayestik, Ombudsman RI menemukan dokumen jaminan halal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang diterbitkan pada 2019, namun belum ada pemantauan lanjutan lagi.
Sementara di Pasar Jalan Nusa Kramat Jati, sejumlah kios daging sapi dan ayam belum menampilkan sertifikat atau logo halal yang dapat dilihat pembeli.
Ombudsman RI juga mencatat adanya area produk nonhalal yang berdekatan dengan area penjualan ayam. Kondisi itu memerlukan pengelolaan pemisahan lokasi, alat, dan penyimpanan yang baik untuk mencegah risiko kontaminasi silang.
Pemantauan terhadap fasilitas pemotongan hewan turut menunjukkan bahwa penerapan sertifikasi halal belum merata.
Dia mengungkapkan Rumah Pemotongan Ayam (RPA) Ciputat, misalnya, belum memiliki sertifikat halal, sedangkan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Intisari 4 Ciputat dan RPH Cakung Perumda Dharma Jaya telah bersertifikat halal.
Ombudsman menyatakan pemenuhan sertifikasi halal menjadi aspek penting untuk menjaga kehalalan produk sejak proses pemotongan hingga pendistribusian.
Selain hasil pemantauan lapangan, Ombudsman RI turut mengevaluasi pelaksanaan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi UMK.
Dari total kuota nasional tahun 2026 sebanyak 1,09 juta, sebanyak 931.333 kuota atau 85,37 persen telah terpakai.
Namun, capaian tersebut belum merata karena pemanfaatan program masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera, sementara serapan di wilayah lain relatif lebih rendah.
Melalui Laporan Hasil Pengawasan tersebut, Ombudsman RI mendorong BPJPH untuk memperkuat sosialisasi sertifikasi halal kepada pelaku usaha, mulai dari industri menengah dan besar hingga UMK dan pedagang pasar tradisional.
Penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah, dinas terkait, pengelola pasar, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan juga diperlukan untuk memperluas fasilitasi sertifikasi halal dan pendampingan bagi pelaku UMK.
Selanjutnya, Ombudsman RI juga akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta sejumlah kementerian/lembaga terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal dapat berjalan dengan baik hingga tenggat waktu tahun 2028.
Ombudsman RI turut mendorong penguatan pengawasan pascasertifikasi secara berkala terhadap produk industri menengah dan besar, pasar tradisional, ritel modern, serta fasilitas pemotongan hewan.
Selain itu, BPJPH dan pengelola pasar perlu menyediakan kanal pengelolaan pengaduan yang responsif, terintegrasi, dan mudah diakses oleh konsumen maupun pelaku usaha.