Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Italia mulai melunak terkait rencana pengenaan pajak 26% terhadap keuntungan investasi orang kaya yang memindahkan domisili pajaknya ke luar negeri.
Kebijakan yang semula dirancang untuk meningkatkan penerimaan negara itu kini berpotensi diubah setelah menuai kritik karena dinilai dapat membuat Italia kehilangan daya tarik bagi para pemilik kekayaan besar.
Wakil Menteri Ekonomi Italia Maurizio Leo mengatakan pemerintah terbuka untuk mempertimbangkan berbagai usulan perubahan terhadap kebijakan pajak keluar atau exit tax tersebut.
"Italia bersedia mempertimbangkan usulan untuk memperbaiki exit tax. Kami selalu terbuka untuk berdialog," kata Leo, dikutip dari Reuters, Kamis (5/11/2026). Namun, dia tidak merinci perubahan apa yang mungkin akan dilakukan pemerintah.
Rencana pengenaan exit tax tersebut masuk dalam rancangan anggaran Italia tahun depan yang diumumkan Perdana Menteri Giorgia Meloni pada bulan lalu.
Dalam proposal tersebut, pemerintah berencana mengenakan pajak sebesar 26% atas keuntungan modal (capital gains) dari investasi keuangan milik individu yang nilainya minimal 800.000 euro atau sekitar US$900.880, apabila mereka memindahkan domisili pajaknya ke luar negeri.
Rencana tersebut langsung memicu kritik dari penasihat kekayaan dan pakar pajak. Mereka menilai kebijakan itu berpotensi mengurangi daya tarik Italia bagi kalangan berduit, sekaligus membalikkan upaya pemerintah-pemerintah sebelumnya yang berusaha menarik orang kaya dan investor asing untuk menetap di negara tersebut.
Lembaga think tank berhaluan pasar bebas, Istituto Bruno Leoni (IBL), bahkan menyebut kebijakan itu sebagai "pajak kekayaan terselubung". Sementara itu, mantan Perdana Menteri Italia Matteo Renzi menilai rencana tersebut menyia-nyiakan upaya selama satu dekade untuk menarik modal asing ke Italia.
Kritik terhadap rencana tersebut juga datang dari konsultan pajak yang menangani klien-klien kaya di Italia.
Selama ini, Italia justru menawarkan berbagai insentif pajak untuk menarik individu berpenghasilan tinggi agar memindahkan domisili pajaknya ke negara tersebut.
Salah satu skema memungkinkan orang kaya yang memindahkan domisili pajaknya ke Italia membayar pajak tetap sebesar 300.000 euro per tahun atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri. Selain itu, terdapat skema insentif pajak tersendiri untuk mendorong warga Italia yang tinggal di luar negeri agar kembali ke Tanah Air.
Antonio Tomassini, pengacara dari firma hukum DLA Piper di Milan, mengatakan rencana exit tax tersebut telah memicu kekhawatiran di kalangan kliennya.
"Setiap klien saya telah menghubungi saya. Bahkan sekadar pembahasan mengenai langkah-langkah seperti ini telah menciptakan ketidakpastian," ujar Tomassini, seperti dilansir oleh Reuters.
Menurut dia, pemerintah perlu memberikan kepastian bahwa aturan tersebut tidak akan berlaku bagi orang-orang yang telah memindahkan domisili pajaknya ke Italia dengan memanfaatkan rezim pajak khusus, setidaknya sampai masa insentif mereka berakhir.
Rencana exit tax tersebut merupakan bagian dari paket kebijakan fiskal Italia yang juga menyasar perusahaan keuangan dan energi.
Dalam rancangan anggaran tahun depan, pemerintah PM Meloni memasukkan kenaikan pajak senilai 6,6 miliar euro bagi perusahaan keuangan dan energi.
Sebagai bagian dari paket tersebut, pemerintah juga menggandakan pajak transaksi keuangan yang sudah berlaku untuk menambah penerimaan negara sebesar 1,38 miliar euro per tahun.
Profesor Kebijakan Ekonomi dari University of Bari, Nicola Daniele Coniglio, menilai pengenaan pajak terhadap orang kaya sejalan dengan arah kebijakan anggaran pemerintah yang meminta kontribusi lebih besar dari perbankan dan individu beraset besar.
Namun, dia mempertanyakan proses perumusan kebijakan tersebut yang dinilai kurang matang.
"Sejujurnya, menurut saya kebijakan ini tidak dirancang dengan sangat matang. Tidak ada pemberitahuan atau diskusi sebelumnya," ujarnya.
[Gambas:Video CNBC]