Penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia kembali menjadi sorotan keamanan nasional. Pakar keamanan siber sekaligus Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja K., menilai peristiwa tersebut menjadi alarm mengenai kerentanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Indonesia.
Ardi mengingatkan, insiden penyadapan terhadap kepala negara bukan kali pertama terjadi. Peristiwa serupa pernah mencuat pada 2013 ketika Susilo Bambang Yudhoyono masih menjabat sebagai Presiden RI.
Menurutnya, terulangnya insiden tersebut dalam rentang lebih dari satu dekade menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan digital nasional.
"Ketika kepala negara-simbol tertinggi kedaulatan dan barometer utama keamanan nasional-kembali menjadi korban infiltrasi, sebuah sinyal bahaya yang nyaring sedang berbunyi," ujar Ardi dalam keterangan tertulis yang dikutip detikINET, Kamis (5/11/2026).
Ia menilai persoalan keamanan siber Indonesia tidak cukup ditangani dengan pendekatan reaktif atau menunggu serangan terjadi. Pemerintah perlu mengubah paradigma pertahanan siber menjadi lebih antisipatif dan mampu mendeteksi ancaman sejak dini.
Ardi menyebut ancaman spionase modern telah berkembang jauh melampaui metode penyadapan komunikasi konvensional. Operasi intelijen asing kini dapat memanfaatkan serangan siber yang terstruktur untuk menembus sistem dan mengakses informasi strategis.
Pakar siber juga menyoroti kerentanan rantai pasok teknologi yang digunakan pemerintah. Menurutnya, penyusupan dapat dilakukan melalui proses pengadaan maupun perangkat teknologi yang menjadi bagian dari infrastruktur digital.
Ardi mengingatkan, persoalan keamanan siber juga berkaitan dengan lemahnya koordinasi dan pemahaman risiko di kalangan penyelenggara negara.
Mengutip konsep Iceberg of Ignorance atau gunung es pengabaian yang disebut ICSF untuk menggambarkan persoalan kerentanan informasi yang tidak sepenuhnya dipahami oleh pengambil kebijakan.
Oleh karena itu, Ardi mendorong pemerintah memperkuat kolaborasi lintas lembaga, meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman digital, serta membangun sistem pertahanan siber yang mampu melakukan pencegahan dan deteksi dini.
"Sudah saatnya kita berhenti merawat ilusi keamanan masa lalu dan mulai membangun kedaulatan siber yang sesungguhnya," tuturnya.
Meski demikian, dugaan penyadapan terhadap Presiden perlu ditelusuri melalui pemeriksaan teknis dan investigasi yang berwenang untuk memastikan bentuk serangan, pelaku, serta sistem yang terdampak.