Ekonomi

Pandangan 8 Parpol Soal RUU Perampasan Aset, Ada PDIP dan Gerindra

Pandangan 8 Parpol Soal RUU Perampasan Aset, Ada PDIP dan Gerindra

Jakarta, CNBC Indonesia - Delapan fraksi di Komisi III DPR RI memberikan pandangan terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam rapat di Komisi III DPR RI sebelum dibawa ke Rapat Paripurna berikutnya.

Secara umum, seluruh fraksi menyetujui RUU Perampasan Aset bisa dibawakan ke Rapat Paripurna terdekat. Namun, setiap perwakilan fraksi memiliki pandangan yang berbeda terkait RUU Perampasan Aset yang akan menjadi undang-undang.

Lalu bagaimana pandangan-pandangan dari tujuh perwakilan fraksi? Berikut ini rinciannya.

PDIP (Safaruddin)

Anggota Komisi III Fraksi PDIP Safaruddin menekankan kewenangan dalam penegakan Perampasan Aset harus diimbangi dengan aparat penegak hukum yang bersih, profesional, dan berintegritas.

"Bagi PDI Perjuangan, prinsipnya adalah kuat dalam memberantas kejahatan, tegas dalam menegakkan hukum, tetapi tetap tunduk pada konstitusi dan keadilan," kata Safarudsin.

Pihaknya berpandangan bahwa RUU Perampasan Aset harus ditempatkan sebagai instrumen negara untuk memulihkan kekayaan yang berasal dari tindak pidana, baik yang diperoleh, dikuasai, maupun dialihkan melalui cara-cara melawan hukum, serta mengembalikannya bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, orientasi rancangan undang-undang ini nantinya tidak boleh semata-mata terbatas pada perampasan aset dan pengembalian kerugian negara, tetapi harus mencakup pemulihan aset sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan penguatan kedaulatan ekonomi.

Golkar (Benny Utama)

Golkar berpandangan bahwa pendekatan penegakan hukum masih perlu diperkuat melalui optimalisasi pemulihan aset atau aset recovery.

"Keberhasilan penanganan suatu perkara tidak senantiasa hanya diukur dari jumlah pelaku yang diproses secara hukum, maupun beratnya sangsi pidana yang dijatuhkan, tetapi juga dari kemampuan negara dalam mengambil kembali kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum," ujar Anggota Komisi III Fraksi Golkar Benny Utama.

Dalam upaya melakukan perampasan, hingga pemulihan aset dibutuhkan juga suatu mekanisme kontrol dalam hal mengelola dan mengawasi aset melalui lembaga yang bersifat transparan, akuntabel, serta independen.

Hal ini guna memastikan bahwa aset yang disitar maupun yang dirampas dalam proses penegakan hukum tidak hanya dapat dikuasai oleh negara, tetapi juga dapat dipelihara, dikelola, dimanfaatkan, atau bahkan dikembalikan kepada korban maupun pihak ketiga secara optimal.

"Kami memandang bahwa RUU Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya harus menjadi instrumen penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghilangan keuntungan hasil kejahatan, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara, perlindungan hak masyarakat, dan pengambilan aset untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat," terang Benny

Gerindra (Martin Daniel Tumbelaka)

Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Martin Daniel Tumbelaka memberikan pandangan bahwa mekanisme perampasan aset harus memiliki landasan hukum yang kuat, transparan, dan akuntabel agar tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum atau kepentingan kekuasaan.

"RUU Perampasan Aset tidak boleh merugikan warga negara yang memperoleh hak miliknya secara sah dan beritikad baik," kata Martin.

Menurutnya, RUU ini telah menjamin hak pihak ketiga yang beri tiket baik untuk mengajukan keberatan di pengadilan, serta memperoleh pengembalian aset maupun ganti gerugian yang adil.

"Di samping itu, pemisahan fungsi pengelolaan aset dan pengawasan melalui beban yang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI untuk pengangkatan unsur pengawas akan memastikan pengelolaan aset berjalan transparan dan akuntabel," ungkapnya.

Nasdem (Rudianto Lallo)

Anggota Komisi III DPR Fraksi Nasdem Rudianto Lallo berharap pembentukan RUU Perampasan Aset ditujukan semata-mata untuk menyediakan lendasan hukum yang komprehensif, efektif, dan berkeadilan dalam merentifikasi, melacak pembekuan, menyita, merampas, serta mengembalikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya kepada negara atau korban.

"Nasdem mengapresiasi dan mendukung bahwa perampasan aset harus berorientasi pada pemulihan kerja negara dan korban. Pemulihan tidak boleh semata-mata dipandang sebagai peningkatan penerimaan negara," kata Rudianto.

Pembentukan undang-undang ini juga diharapkan mampu memperkuat kemampuan negara dalam memulihkan aset hasil tindak pidana, mengoptimalkan pengembalian kerjaan negara maupun kerjaan yang dalam korban, meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana, serta memperkuat kerjasama antara lembaga peningkat hukum dan kerjasama internasional dalam penelusuran dan pemulihan aset

PKB (Hasbiallah Ilyas)

Fraksi PKB mengungkapkan RUU Perampasan Aset harus tegas menghadirkan peran negara untuk memulihkan dan mengembalikan aset kerugian akibat tindak pidana korupsi dan pidana lainnya.

"Negara harus hadir untuk memulihkan dan mengembalikan aset kerugian akibat tindak pidana korupsi dan pidana lainnya untuk dikembalikan pada korban kejahatan tindak pidananya, baru kemudian menjadi aset negara," kata Anggota Komisi III Fraksi PKB Hasbiallah Ilyas.

Pihaknya juga menegaskan mekanisme harus dijalankan secara ketat berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, proporsionalitas, akuntabilitas dan kemanfaatan demi menghindari penyalahgunaan.

PKS (Nasir Djamil)

Anggota Komisi III Fraksi PKS Nasir Djamil mengungkapkan proses penyusunan RUU Perampasan Aset cukup lama karena harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat.

"Rancangan undang-undang yang sudah lama ditunggu-tunggu, yang usianya lebih kurang 18 tahun lamanya bisa dirasakan oleh masyarakat. Kita bisa selesaikan sebelum tenggat waktunya yakni 15 Desember 2026," kata Nasir.

PAN (Endang Agustina)

Anggota Komisi III DPR Fraksi PAN Endang Agustina memberikan pandangan bahwa RUU Perampasan Aset tidak boleh dicapai dengan mengorbankan hak kepemilikan warga negara, mengabaikan prinsip negara hukum serta membuka peluang penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

"Perampasan aset harus didasarkan kepada pembuktian yang sah mengenai keterkaitan aset dengan tindak pidana, sedangkan kekayaan tidak sebanding dengan penghasilan atau profil ekonomi hanya dapat menjadi indikator awal untuk melakukan penelusuran dan penyelidikan," kata Endang.

Demokrat (Hinca Pandjaitan)

Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan memberikan beberapa pandangan terkait RUU Perampasan Aset.

Pertama, pihaknya mendukung standar pembuktian dan hukum acara perdata dalam pemeriksaan permohonan perampasan aset, dengan tetap memuat batasan yang jelas mengenai standar pembuktian, mekanisme keberatan dan hak-hak pihak ketiga.

"Terkait perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik, kami menegaskan perlindungan itu sangat penting, termasuk pemegang hak tanggungan, pembeli yang sah dan kreditor harus menjadi prioritas utama," kata Hinca.

Pihaknya juga mengatakan perlu memasukkan tindak pidana di bidang kehutanan, lingkungan hidup, perpajakan, perbankan, pertambangan, serta kelautan dan perikanan secara tegas dalam RUU Perampasan Aset.

"Karena kami menilai bahwa berbagai kejahatan di sektor tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara yang besar sekaligus berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat," tegasnya.

[Gambas:Video CNBC]