Presiden Said Iqbal mendorong pemerintah agar menunjuk sebagai pengelola dana cadangan buruh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Said, yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menjelaskan terdapat tiga opsi lembaga yang berpotensi mengelola dana jumbo tersebut selain Danantara, yakni BPJS Ketenagakerjaan atau membentuk lembaga pengelola baru.
Menurutnya dari ketiga opsi tersebut, Danantara merupakan pilihan paling realistis dan cepat dieksekusi karena tidak memerlukan revisi undang-undang maupun anggaran pembentukan instansi baru.
"Kalau teman-teman tanya saya sebagai Presiden Serikat Buruh dan Partai Buruh memang lebih cenderung pengelola jaminan dana cadangan pesangon itu adalah sebaiknya yang sudah ada tanpa merubah undang-undang. Ya paling mungkin Danantara," ujar Said dalam konferensi pers secara daring, Senin (16/11).
Ia memaparkan pengelolaan melalui BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya memungkinkan, tetapi tergolong berat karena pemerintah dan DPR harus merevisi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) serta Undang-Undang BPJS.
Pasalnya, program jaminan sosial yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan saat ini terbatas pada lima program utama, sementara dana cadangan pesangon merupakan kewajiban pengusaha yang membutuhkan skema iuran baru di luar pembukuan perusahaan.
Said juga menyebut opsi membentuk lembaga pengelola baru pun dinilai tidak efisien karena memakan biaya operasional dan waktu yang besar.
Menurutnya, pembentukan lembaga baru membutuhkan anggaran awal yang jumbo serta rekrutmen sumber daya manusia hingga ke tingkat kabupaten dan kota.
"Cuma kalau bikin yang baru butuh anggaran awalnya berapa, kemudian jumlah manusianya sampai ke tingkat kabupaten/kota, udah kayak BPJS. Butuh anggaran, mendingan yang sudah ada," katanya.
Meski demikian, Said menegaskan hingga kini Presiden Prabowo Subianto belum mengambil keputusan resmi terkait lembaga mana yang akan ditunjuk untuk mengelola dana cadangan pesangon tersebut.
Dalam kesempatan itu, ia juga membantah kabar yang beredar bahwa pemerintah telah menetapkan Danantara sebagai pengelola tunggal.
"Saya disclaimer ya, belum ada keputusan pemerintah dan belum ada keputusan Presiden lembaga pengelola dana cadangan pesangon yang jumbo ini, belum ada siapa yang ditunjuk oleh Presiden. Tapi saya berpendapat dengan tiga kemungkinan tadi yang paling cepat itu ya Danantara," ucap Said.
Said menambahkan masyarakat tidak perlu khawatir apabila Danantara ditunjuk untuk mengelola dana pesangon puluhan juta pekerja formal di Indonesia.
Ia memastikan negara tetap menjadi penjamin utama apabila terjadi risiko krisis ekonomi maupun bencana besar yang memengaruhi pengelolaan dana tersebut.
"Ketika terjadi sesuatu di prinsip jaminan sosial, maka negara, Presiden atas nama negara yang bertanggung jawab. Jadi kalau negara yang menyelenggarakan melalui Danantara, enggak usah khawatir. Yang penting negara, jangan swasta, jangan BUMN," pungkasnya.