REPUBLIKA.CO.ID, DOMPU, – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Rora Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, menargetkan peningkatan jumlah pelanggan menjadi 23 ribu sambungan rumah (SR) pada tahun 2030. Target ambisius ini akan dicapai melalui program peremajaan jaringan distribusi dan penguatan infrastruktur air baku yang didukung rencana pinjaman daerah senilai Rp40 miliar.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PDAM Dompu, H Didi Wahyudin, di Dompu, Selasa, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah mencantumkan rencana pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam KUA-PPAS APBD 2027. Pinjaman tersebut direncanakan untuk mendukung pembenahan PDAM dan pembangunan penerangan jalan umum.
"Kami sudah mendapatkan informasi mengenai rencana pinjaman tersebut. Sebagai pengelola, kami siap mendukung dan menyukseskan rencana pinjaman itu," kata Didi.
Kondisi Pelanggan Saat Ini dan Tantangan
Saat ini, jumlah pelanggan resmi PDAM Dompu hanya sekitar 5.300 sambungan, menurun drastis dari sebelumnya sekitar 8.000 pelanggan. Penurunan ini dipengaruhi oleh maraknya pemasangan sambungan ilegal, keterbatasan jangkauan distribusi, serta sejumlah persoalan teknis lainnya.
Untuk memperluas cakupan pelayanan, PDAM memprioritaskan peremajaan jaringan pipa utama, pipa pembagi, hingga saluran rumah tangga. Langkah ini diharapkan dapat memperlancar distribusi air sekaligus membuka peluang penambahan pelanggan baru.
Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air
Didi menjelaskan, PDAM akan mengoptimalkan tiga instalasi pengolahan air (IPA) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kecamatan Dompu dan Woja. Ketiga IPA tersebut adalah IPA Rora berkapasitas 100 liter per detik, IPA Selaparang 40 liter per detik, serta IPA Mila yang direncanakan berkapasitas 100 liter per detik.
Saat ini, IPA Rora dan Selaparang telah beroperasi. Kontinuitas distribusi air rata-rata mencapai 15,55 jam per hari, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 yang hanya sekitar delapan jam per hari. Selain itu, tingkat kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW) berhasil ditekan dari 65 persen pada 2024 menjadi 34,36 persen berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2026.
Meski menunjukkan perbaikan, cakupan pelayanan air minum PDAM baru mencapai 9,23 persen, masih jauh di bawah target 26,25 persen. Sementara itu, kualitas air yang memenuhi persyaratan kesehatan baru mencapai 7,99 persen.
Status Perusahaan dan Kolaborasi Infrastruktur
Didi mengakui bahwa perbaikan manajemen dan keuangan belum cukup untuk mengeluarkan perusahaan dari status sakit selama persoalan utama berupa keterbatasan pelayanan air bersih belum teratasi. "Memang ada progres perbaikan dari tahun ke tahun. Bahkan untuk manajemen dan keuangan, hasil audit BPKP kita sudah WTP. Namun, karena masalah dasarnya, pelayanan air bersih yang belum teratasi, sehingga PDAM belum keluar dari status sakit," ujarnya.
Pembangunan infrastruktur air bersih di Dompu juga melibatkan Balai Wilayah Sungai (BWS) serta Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK). BWS direncanakan menangani pembangunan pipa transmisi dan intake dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp69 miliar. Sementara itu, BPBPK akan membangun IPA Mila sekaligus mengoptimalkan fasilitas pengolahan air di Rora dan Selaparang untuk meningkatkan kapasitas produksi serta memperluas jangkauan pelayanan.
Didi menambahkan, setelah peremajaan jaringan dan peningkatan pelayanan berjalan optimal, PDAM berkomitmen membantu pembayaran cicilan pinjaman daerah melalui kontribusi dividen perusahaan.
Sorotan DPRD terhadap Rencana Pinjaman
Di sisi lain, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Dompu meminta pemerintah daerah mengkaji secara komprehensif rencana pinjaman Rp40 miliar tersebut. Anggota Banggar DPRD Dompu, Sirajuddin, mengingatkan agar pembiayaan itu memperhitungkan kemampuan fiskal dan kewajiban pembayaran pada tahun-tahun berikutnya.
Dalam catatan Banggar, RAPBD Dompu 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp1,170 triliun dan belanja Rp1,227 triliun, sehingga mengalami defisit Rp56,67 miliar. Penerimaan pembiayaan direncanakan Rp70 miliar, terdiri atas SiLPA Rp30 miliar dan pinjaman daerah Rp40 miliar, sedangkan pembayaran pokok cicilan utang dialokasikan Rp13,33 miliar serta belanja bunga Rp2,4 miliar.
Banggar meminta pemerintah memastikan ketersediaan sumber pembiayaan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta keberlanjutan fiskal daerah. Penguatan pendapatan asli daerah juga dinilai penting mengingat struktur pendapatan Dompu masih didominasi dana transfer.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.