Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan bahwa mekanisme Hak Penyampaian Pendapat (HMP) oleh anggota DPR merupakan langkah paling rasional, efektif, dan efisien, untuk menyikapi persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Meski begitu, menurut dia, PDIP belum akan menyampaikan HMP dalam Rapat Paripurna DPR RI yang akan digelar pada Selasa ini.
Menurut dia, proses yang perlu dilakukan oleh fraksi masih panjang. "Saya kira hak menyatakan pendapat itu yang paling rasional, dan efisien, efektif dari segi waktu," kata Andreas di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, komunikasi antar-anggota Fraksi PDIP di DPR RI untuk menyikapi persoalan itu terus berjalan selama ini. Namun, dia mengatakan akan melihat nantinya dinamika yang terjadi dalam rapat paripurna.
Saat ini, kata dia, sudah ada dua putusan soal ijazah Wapres yakni berasal dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti oleh DPR RI.
"Soal prosesnya, bagaimana mekanismenya, itu ada di dalam aturan di Pasal 7 Undang-Undang Dasar. Nah sehingga mekanisme ini yang harus kita perhatikan betul," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa banyak Anggota DPR RI lintas fraksi yang ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan, mengenai permasalahan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Namun, dia mengatakan bahwa DPR RI baru membuka masa sidang pada Selasa (10/11). Hari ini (Senin 9/11), DPR RI masih berada dalam masa reses di mana para Anggota DPR RI berkegiatan di daerah pemilihan masing-masing.
"Mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah Wapres," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (9/11).