Ekonomi

Pelemahan Rupiah Makin Dalam, Bunga Utang Jadi Beban

Pelemahan Rupiah Makin Dalam, Bunga Utang Jadi Beban

Liputan6.com, Jakarta - kembali melemah terhadap Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Senin sore (16/11/2026). Pengamat Ekonomi, Mata Uang, dan Komoditas Indonesia Ibrahim Assuaibi mencatat, ditutup melemah 62 poin ke level 18.268 per , dibandingkan penutupan sebelumnya di posisi 18.207 per dolar AS.

Sebelum akhirnya ditutup terkoreksi 62 poin, mata uang Garuda sempat tertekan hingga 70 poin. Ibrahim menuturkan, pelemahan rupiah kali ini dipengaruhi oleh kombinasi sejumlah sentimen eksternal maupun domestik.

"Pada perdagangan sore ini, mata uang rupiah ditutup melemah 62 poin, sebelumnya sempat melemah 70 poin di level 18.268 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level 18.207 per dolar AS," kata Ibrahim dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).

Dari sisi global, pergerakan harga minyak dunia, ketegangan di kawasan Timur Tengah, serta arah kebijakan suku bunga bank sentral AS atau Federal Reserve (The Fed) menjadi faktor utama yang menekan rupiah.

Sementara dari dalam negeri, tekanan datang dari meningkatnya beban pembayaran bunga utang pemerintah, kekhawatiran terhadap penerimaan pajak, serta ketidakpastian politik yang masih membayangi pasar keuangan.

Tensi Selat Hormuz dan Kebijakan Jones Act AS

Dari faktor eksternal, Ibrahim menyoroti kebijakan Presiden AS Donald Trump yang memperpanjang pengecualian terhadap Jones Act selama 90 hari. Jones Act merupakan undang-undang yang mewajibkan pengangkutan kargo antarpelabuhan di Amerika Serikat menggunakan kapal berbendera AS.

Meski kebijakan tersebut berpotensi membantu melonggarkan pasokan dan kapasitas pengangkutan, tarif pengiriman masih bertahan tinggi. Kondisi ini turut menopang harga minyak dunia sehingga penurunannya menjadi terbatas.

Tingginya tarif pengiriman tidak terlepas dari risiko keamanan yang dihadapi kapal tanker ketika melintasi Selat Hormuz, salah satu rute pelayaran paling strategis dalam perdagangan minyak global. Selain risiko keamanan, banyaknya armada yang dialokasikan untuk mengangkut minyak melalui jalur tersebut serta melakukan pemindahan muatan ke kapal lain untuk dibawa ke kilang turut mengurangi ketersediaan kapal.

Ketegangan semakin menjadi sorotan setelah media pemerintah Iran pada Minggu malam melaporkan pernyataan angkatan laut negara tersebut mengenai sebuah kapal tanker minyak yang terbakar setelah menabrak ranjau laut di sebelah timur Selat Hormuz.

Situasi tersebut berpotensi mempertahankan premi risiko di pasar minyak. Apabila harga energi bertahan tinggi, tekanan inflasi global dapat meningkat dan memengaruhi ekspektasi kebijakan moneter negara-negara utama, termasuk AS.

Sikap The Fed terhadap Inflasi Jadi Sorotan

Selain harga minyak, arah kebijakan suku bunga The Fed turut menjadi perhatian utama pelaku pasar. Presiden The Fed Chicago Austan Goolsbee pada Jumat menyatakan bahwa inflasi akan menentukan arah kebijakan suku bunga. Ia menilai bank sentral AS masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk menekan inflasi.

Pandangan serupa disampaikan Presiden The Fed Cleveland Beth Hammack. Pada Kamis, ia menyebut tekanan inflasi bergerak ke arah yang kurang menguntungkan sehingga The Fed perlu menerapkan kebijakan moneter yang lebih restriktif guna mengembalikan inflasi ke target 2 persen.

Presiden The Fed San Francisco Mary Daly juga menyampaikan sinyal perlunya pengetatan kebijakan lebih lanjut. Sementara itu, Presiden The Fed Dallas Lorie Logan pada Selasa menyatakan bahwa bank sentral AS membutuhkan setidaknya dua kali kenaikan suku bunga tambahan, masing-masing sebesar 25 basis poin, untuk meredam inflasi.

Beban Bunga Utang Pemerintah Tekan Sentimen Rupiah

Dari dalam negeri, Ibrahim menyoroti realisasi pembayaran bunga utang pemerintah yang mencapai Rp 494 triliun hingga 31 Oktober 2026. Jumlah tersebut setara dengan 21,08 persen dari total belanja pemerintah pusat—artinya, sekitar Rp 21 dari setiap Rp 100 belanja pemerintah pusat terserap untuk membayar bunga utang.

Besarnya pembayaran bunga utang perlu dicermati karena merupakan kewajiban tetap yang harus dipenuhi pemerintah setiap tahun. Semakin besar porsi anggaran yang tersedot untuk membayar bunga, semakin terbatas ruang fiskal yang tersedia untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi, dan program sosial.

Pemerintah memperkirakan total pembayaran bunga utang hingga akhir 2026 mencapai Rp 582,2 triliun. Angka proyeksi tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan pagu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp 599 triliun.