NUSANTARA — Pembangunan gedung dan infrastruktur jalan Kawasan Lembaga Legislatif telah mencapai rata-rata progres fisik 25,40 persen, sementara pembangunan gedung dan infrastruktur jalan Kawasan Lembaga Yudikatif mencapai 32,83 persen. Perkembangan tersebut disampaikan saat Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, beserta jajaran meninjau sejumlah proyek pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Kamis (12/11/2026).
Peninjauan dimulai dari kawasan legislatif, tepatnya di lokasi pembangunan Gedung Sidang Paripurna, kemudian berlanjut ke kawasan yudikatif melalui lokasi pembangunan Gedung Mahkamah Agung. Rangkaian kunjungan juga mencakup lokasi investasi PT Star Bright International Investment serta pembangunan kolam retensi yang mendukung infrastruktur dasar IKN.
Berdasarkan data pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun untuk pembangunan gedung dan kawasan lembaga legislatif di IKN, progres Gedung DPD RI telah mencapai 22,75 persen dan Gedung MPR RI sebesar 24,33 persen. Sementara itu, progres fisik pekerjaan DPR I mencapai 21,91 persen, DPR II sebesar 21,66 persen, dan Gedung Sidang Paripurna di Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai 20,25 persen. Adapun progres pembangunan jalan Kawasan Legislatif telah mencapai 41,49 persen.
Progres pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun untuk pembangunan gedung dan kawasan lembaga yudikatif di IKN menunjukkan bahwa pembangunan Gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan telah mencapai 26,52 persen, sedangkan Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial mencapai 25,27 persen. Sementara itu, progres pembangunan jalan kawasan yudikatif telah mencapai 46,69 persen.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Aswin Grandiarto Sukahar, menyampaikan bahwa pembangunan gedung perkantoran legislatif dan yudikatif masih berjalan sesuai dengan target. Aswin mendorong pelaksana proyek untuk menjaga intensitas dan meningkatkan kecepatan pekerjaan agar target akhir tahun dapat tercapai.
“Untuk kegiatan pembangunan gedung-gedung perkantoran, tadi alhamdulillah masih sesuai dengan target. Meskipun begitu, kami masih harus mengejar target di akhir tahun dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target,” ujar Aswin.
Selain memantau proyek pemerintahan, Basuki turut meninjau lokasi pembangunan kawasan terpadu PT Star Bright International Investment di KIPP 1B. Investor asal China tersebut telah memulai konstruksi pada Juli 2026 dengan nilai investasi Rp1,25 triliun.
Aswin menjelaskan, dalam peninjauan tersebut, Kepala Otorita IKN memberikan sejumlah arahan dan masukan mengenai pelaksanaan konstruksi, desain bangunan, dan rencana pengembangan investasi. Menurutnya, kualitas bangunan dan desain perlu dijaga agar hasil pembangunan memenuhi kebutuhan serta harapan pasar.
“Bapak Kepala memberikan arahan dan masukan terkait pelaksanaan pembangunan, standar desain, serta harapan terhadap pembangunan ke depan maupun investasinya. Di situ, Pak Kepala juga menyampaikan pesan bahwa pembangunan dan konstruksinya harus dilakukan secara serius, termasuk desainnya,” ujar Aswin.
Rombongan kemudian meninjau pembangunan kolam retensi SM-02 dengan kapasitas tampungan sebesar 243.000 m³. Progres pekerjaannya telah mencapai sekitar 70 persen. Adapun realisasi keseluruhan paket pembangunan kolam retensi tercatat 33,91 persen per 10 November 2026, dengan target pekerjaan sekitar 56,62 persen pada akhir tahun.
Pembangunan kolam retensi tersebut merupakan penerapan konsep sponge city di Nusantara, yang bertujuan mengelola limpasan air dan mendukung konservasi sumber daya air. Infrastruktur ini juga melengkapi pengembangan jaringan perpipaan air minum dan fasilitas dasar di kawasan IKN.
Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, Otorita IKN terus mempercepat pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif pada Tahap II pembangunan IKN periode 2025–2029. Pembangunan ditargetkan segera selesai, termasuk pembangunan gedung perkantoran serta infrastruktur pendukung untuk melengkapi ekosistem pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara.